SBY: Pajak Kurang Rp559 Triliun, Mau Ditutup Pakai Utang?

POLITIK | 11 Desember 2019 20:48 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Partai Demokrat juga menyoroti kondisi fiskal Indonesia yang tengah dikelola oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Terlebih, penerimaan negara melalui pajak jauh dari target.

Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, permasalahan utama yang dihadapi Indonesia adalah tidak tercapainya pendapatan negara dari sasaran yang ditetapkan. Penerimaan pajak jauh dari target.

SBY menjelaskan, sampai bulan Oktober 2019, penerimaan pajak masih kurang Rp559 triliun. Penerimaan pajak dan non pajak yang tidak mencapai sasaran ini pasti akan menambah angka defisit APBN.

"Terus terang, Demokrat mengamati sasaran belanja negara kita memang tergolong tinggi. Barangkali juga terlalu ekspansif, untuk ukuran ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tekanan," jelas SBY saat menyampaikan Refleksi Akhir Tahun di JCC, Jakarta, Rabu (11/12).

1 dari 3 halaman

Persoalannya kemudian, lanjut dia, dari mana kita menutup defisit APBN ini. Yang terlintas dan mudah tentulah, dengan cara menambah utang baru.

SBY mengakui, menambah utang baru memang dibenarkan dan bukan sebuah kesalahan. Namun, seberapa besar utang baru itu? Andaikata rasio utang terhadap PDB dianggap aman di angka 30 persen, meningkat sekitar 5 persen dari lima tahun yang lalu, untuk apa utang itu digunakan?

"Dapatkah dipastikan bahwa utang baru itu bermanfaat, produktif dan mampu menjaga pertumbuhan kita? Apalagi pasar tahu bahwa utang sejumlah BUMN untuk pembangunan infrastruktur juga meningkat sangat banyak," jelas SBY.

2 dari 3 halaman

Dalam kaitan ini, dengan niat yang baik, Demokrat mengingatkan agar pengelolaan fiskal dan penambahan utang baru ini benar-benar cermat dan tepat. Ingat, Indonesia juga menghadapi risiko ekonomi di tahun depan.

Jika tekanan terhadap ekonomi kita cukup berat, risiko pelarian modal ke luar negeri (capital outflow) sangat mungkin terjadi. Persoalan menjadi serius jika stimulus fiskal dan moneter kita juga terbatas dan tidak cukup kuat untuk menjaga agar ekonomi kita tetap aman.

"Kita juga masih mengalami defisit transaksi berjalan, yang justru memerlukan capital inflow untuk menutupinya. Kita tentu harus mencegah terjadinya pelemahan rupiah, jika risiko seperti ini betul-betul kita hadapi. Mudah-mudahan tekanan eksternal tidak terlalu besar," SBY menambahkan.

3 dari 3 halaman

Menambah utang baru tentu bukan satu-satunya solusi, kata SBY. Memberikan beban kepada rakyat, utamanya golongan kurang mampu, untuk menambah penerimaan negara juga tidak bijaksana.

Sebaliknya, mengurangi atau menunda pembelanjaan pemerintah tidak tabu untuk dilakukan. Yang penting, yang dikurangi janganlah anggaran yang menyangkut hajat hidup rakyat kita yang pokok.

"Kebijakan fiskal juga menyediakan ruang bagi kearifan dan kompromi, di samping pertimbangan yang rasional," tutur Presiden ke enam RI ini. (mdk/rnd)

Baca juga:
SBY: Pengangguran Turun 1% Belum Cukup, 8,14 Juta Orang Setengah Nganggur
SBY Soroti Pemilu 2019: Pertama dalam Sejarah, Politik Identitas Melebihi Takaran
SBY: Malu kepada Rakyat Kalau Saat Ini Nafsu Dapatkan Kekuasaan di 2024
SBY Akan Sampaikan Sikap Politik Malam Ini
SBY: Saya Ingin Pada Saatnya Rakyat Akan Tahu Siapa Itu Partai Demokrat
Kasus Annas Maamun, Demokrat Bandingkan SBY yang Tak Gunakan Grasi untuk Koruptor

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.