Sekjen Minta DPC Gerindra Tak Usulkan Eks Napi Korupsi Jadi Calon Kepala Daerah

POLITIK | 9 Desember 2019 12:48 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - KPU menerbitkan peraturan teranyar Nomor 18/2019. KPU tidak melarang eks napi korupsi ikut kontestasi Pilkada. Meski tidak ada larangan, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tetap mengimbau pengurus Partai di level DPC maupun di DPD tak mengajukan mantan napi korupsi untuk ikut Pilkada 2020.

Menurut pandangannya, tidak dicantumkannya larangan bagi mantan napi korupsi untuk maju pilkada sesungguhnya semacam ujian keseriusan partai dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Termasuk dengan tidak mengajukan mantan napi korupsi sebagai calon Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah.

"Maka kemudian terpulang kepada keseriusan partai politik untuk mengajukan atau tidak mengajukan mereka. Tentu saja itu menjadi komitmen partai tersebut, apakah dia serius melakukan pemberantasan korupsi atau tidak," kata dia, di Jakarta, Senin (9/12).

Gerindra telah mengimbau pengurus partai di daerah agar tidak mengajukan bakal calon yang pernah menjadi napi korupsi. Dia yakin ada tokoh lain yang bisa diajukan.

"Sebaiknya, kita minta di teman-teman di DPC, DPD untuk tidak mengajukan nama-nama mereka. Toh nama-nama lain masih ada. Masih banyak. Kalau tidak ada ya silakan. Tapi masa tidak ada kira-kira begitu," jelasnya.

Terkait proses rekrutmen, saat ini sedang berlangsung di tingkat DPC dan DPD. Proses di DPP Gerindra akan dilakukan pada Januari tahun depan. DPP memiliki wewenang untuk memutuskan sosok yang bakal maju.

"Tentu saja meskipun tidak ada larangan, kami akan melakukan jejak para calon. Karena kalau yang bersangkutan ini pernah terhukum," jelasnya.

1 dari 1 halaman

Eks Napi Korupsi Sulit Menang

Sosok mantan napi korupsi telah terekam dalam memori atau ingatan masyarakat. Ini membuka kemungkinan, calon yang bersangkutan tidak terpilih dalam Pilkada.

"Ingatan masyarakat jejak yang bersangkutan di masyarakat akan sangat terpatri sehingga ini akan memengaruhi tingkat kepercayaan yang bersangkutan untuk dapat memenangkan Pilkada sehingga yang seperti akan memperhatikan secara serius," ucapnya.

Diketahui, KPU menerbitkan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 6 Desember 2019.

Salah satu isinya yang menjadi sorotan, KPU tegas terhadap mantan narapidana narkoba dan kejahatan seksual anak. Kedua mantan napi kategori ini dilarang mencalonkan di Pilkada. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Huruf H.

Bunyinya, 'Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.'

Namun untuk mantan napi korupsi, KPU hanya mengimbau. Dalam PKPU itu, diimbau bagi partai politik untuk mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi. Aturan itu dituangkan dalam Pasal 3A ayat (3) dan (4).

Bunyinya, 'Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.' (mdk/noe)

Baca juga:
Mahfud MD Sebut PKPU Izin Eks Napi Korupsi Maju Pilkada Hasil Putusan MK
KPU: Mantan Napi Korupsi Boleh Maju Pilkada
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada 2020, Politikus Golkar Bilang 'Ini Jalan Tengah'
KPK Tanggapi PKPU Luluskan Eks Koruptor Maju Pilkada 2020: Enggak Ada yang Lain?
Terbitkan PKPU, KPU Akhirnya Izinkan Mantan Koruptor Boleh Maju di Pemilu 2020
Mendagri Soal Wacana Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada: Kita Kembali ke Teori Kuno

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.