Merdeka.com - Sekjen PPP Arsul Sani menilai calon presiden Prabowo Subianto menerapkan 'old fashion diplomacy' dalam menyikapi pemindahan Kedutaan Besar Australia di Israel ke Yerusalem. Menurut Arsul, pernyataan Prabowo bahwa pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Yerusalem adalah kedaulatan dan kewenangan Australia sepenuhnya hanyalah melihat prinsip-prinsip hubungan internasional secara normatif saja.
"Melihat sisi hubungan internasional secara normatif saja adalah bentuk diplomasi yang sudah lama ditinggalkan oleh banyak negara. Pak Prabowo tampaknya berpikir dengan model 'out of date diplomacy'. Itu 'old fashioned diplomacy'," kata Arsul Sani, Sabtu (24/11).
Arsul mengatakan dalam praktik hubungan internasional banyak negara yang tidak lagi berpaku pada aspek normatif saja dengan menyatakan bahwa suatu sikap negara adalah kedaulatan dan kewenangan negara itu sendiri.
"Australia sendiri termasuk negara yang tidak membatasi diri pada kerangka normatif saja dalam politik luar negerinya," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin itu dilansir Antara.
Arsul memberi contoh sikap pemerintah Australia terkait dengan eksekusi mati dua warga Australia dalam kasus narkotika Bali Nine. Juga ketika terungkap adanya penyadapan terhadap Presiden SBY oleh intelijen Australia.
Belum lagi peran aktif Australia mengirimkan pasukan tempurnya dalam koalisi yang dipimpin AS ke beberapa negara yang sedang diperangi.
Bahkan dalam isu hukuman mati di Rancangan KUHP yang saat ini masih dibahas, Arsul yang juga anggota Panja RKUHP merasakan adanya upaya mempengaruhi dari Australia.
"Ini semua menunjukkan bahwa prinsip normatif dalam hubungan diplomatik antarnegara tidak lagi bisa dipegang dengan kaku, terutama ketika sudah menyangkut kepentingan nasional dan internasional suatu negara," tuturnya.
Karena itu, menurut Arsul, langkah diplomasi yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK melalui Menlu Retno Marsudi yang memprotes pemindahan Kedubes Australia di Israel ke Yerusalam bukan hal yang salah dalam praktik diplomasi dalam hubungan internasional saat ini.
"Bahkan itulah yang benar dalam konteks kepentingan nasional dan internasional Indonesia. Faktanya mayoritas mutlak rakyat Indonesia mendukung Palestina dan mayoritas negara-negara Islam juga berharap Indonesia selalu berperan aktif dalam diplomasi Palestina," ujar Arsul.
Arsul berharap Prabowo tidak menyuarakan pandangan yang melukai rakyat Palestina dan juga meninggalkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia terkait soal Yerusalem sebagai satu isu sentral dalam membantu perjuangan rakyat Palestina.
Baca juga:
Djoko Santoso Sebut Pemilik Genderuwo yang Menekan Elite Mau Dukung Prabowo
Ditanya Lumbung Suara di Pilpres 2019, Ini Jawaban Prabowo
Kubu Jokowi Soal Kesulitan Dana Kampanye: Prabowo-Sandi kan Orang Tajir
Prabowo Pastikan Bakal Kampanye ke Papua
Wapres JK Minta Prabowo Subianto Ungkap Siapa Elite yang Diancam
Salat Jumat di Masjid Wisanggeni, Prabowo Didoakan Jadi Pemimpin Jujur
(mdk/dan)
Djoko Santoso Bela Prabowo: Saya Tidak Memimpikan Pemuda Kita Jadi Ojol
Djoko Santoso Sebut Pemilik Genderuwo yang Menekan Elite Mau Dukung Prabowo
Muatan Truk Trailer Hantam JPO di Matraman
Kubu Jokowi Soal Kesulitan Dana Kampanye: Prabowo-Sandi kan Orang Tajir
Ditanya Lumbung Suara di Pilpres 2019, Ini Jawaban Prabowo
Prabowo Pastikan Bakal Kampanye ke Papua
Wapres JK Minta Prabowo Subianto Ungkap Siapa Elite yang Diancam
Salat Jumat di Masjid Wisanggeni, Prabowo Didoakan Jadi Pemimpin Jujur
Gerindra Nilai Prabowo Bicara Fakta Soal Lulusan SMA jadi Tukang Ojek
Atur Distribusi Puluhan Kilogram Sabu, Cekgu Divonis Hukuman Mati
Ahok dan Bos Pertamina Temui Jokowi, Bahas Defisit Neraca Perdagangan
6 Penyakit yang Bakal Muncul Ketika Kamu Terlalu Lama Duduk
Jokowi Sudah Panggil Kapolri, Kasus Novel Baswedan Tak Lama Lagi Terungkap
Cara Pencegahan Ular Cobra Masuk Rumah ala Warga Citayam
Kemenhub Targetkan Uji Kelaikan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Rampung di 2020
Ekonomi Global Melambat, Bank Mandiri Turunkan Target Pertumbuhan Kredit di 2020
Rudiantara Kandidat Kuat Jadi Dirut PLN
Hakim MK Kritik Banyaknya Kuasa Hukum Penggugat UU KPK
Garuda Indonesia Keluarkan Surat Pemecatan 4 Direktur Terlibat Penyelundupan Harley
Obama Ajak 18 Anak Muda Indonesia Bahas Tantangan Dunia
Achmad Zaky Mundur, CEO Bukalapak Digantikan Rachmat Kaimuddin Mulai Januari 2020
Mandiri Berencana Akuisisi Bank di 3 Negara Asia Tenggara
Tanggapi Jokowi Soal Sporadis, Pimpinan Sebut KPK Kerja Ditentukan UU
PUPR: Biaya Perbaikan Tol Akibat Truk Kelebihan Muatan Capai Rp1 Triliun
Penumpang Melahirkan Bayi Laki-laki di Atas Kapal Laut
PAN Belum Berencana Usung Putra Jokowi
Bukalapak Angkat Rachmat Kaimuddin Sebagai CEO Baru
Indonesia Tak Perlu Khawatir Ancaman Resesi Global
Nilai Tukar Rupiah Tak Beranjak dari Level Rp14.000-an per USD
Alasan Awak Kabin Garuda Indonesia Tak Berani Lawan Kebijakan Ari Askhara
Banggar DKI Tolak Anggaran Pembangunan Homeschooling SMKN 74 Pariwisata
VIDEO: Kerja sama MRT dan KAI, Gubernur Anies Impikan Transportasi Nyaman
Libur Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan 55 Bus Mudik Gratis
7.500 Pelari Pertamina Eco Run 2019 Turut Lestarikan Satwa Langka
Jokowi Setuju Koruptor Dihukum Mati, Menkum HAM Bilang Sudah Diatur UU
Gemas! Rezky Aditya Tak Henti 'Nyosor' ke Citra Kirana
Sekeluarga Tumpangi Motor Diseruduk Kereta Api, 1 Meninggal