Setelah Jokowi Putuskan Jaksa Agung Bukan dari Partai Politik

POLITIK | 15 Agustus 2019 08:12 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Teka-teki posisi Jaksa Agung akhirnya menjadi jelas. Presiden Joko Widodo menyatakan akan melakukan pergantian pimpinan tertinggi Korps Adhayaksa. Jokowi menegaskan Jaksa Agung baru bukan orang partai. Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak tegas apakah diisi jaksa karir atau kalangan profesional.

"Jaksa Agung pasti bukan dari parpol," ujar Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8).

Jaksa Agung dijabat oleh Muhammad Prasetyo sejak 20 November 2014. Prasetyo adalah kader Partai Nasdem. Dia terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari partai pimpinan Surya Paloh. Namun, hanya duduk sebentar di Komisi III DPR RI karena diangkat sebagai Jaksa Agung. Pengangkatannya saat itu menuai kritik lantaran prestasi Prasetyo selama di kejaksaan dianggap biasa-biasa saja.

Di tengah Jokowi menyusun kabinet periode kedua, ramai-ramai pihak menolak Jaksa Agung berlatarbelakang partai politik. Koalisi dan oposisi satu suara menolak Jaksa Agung terikat partai. Di sisi lain, NasDem mengisyaratkan masih mengincar posisi tersebut.

PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Jokowi, menolak Jaksa Agung kembali dijabat anggota partai politik. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan lebih baik Jaksa Agung berasal dari internal kejaksaan alias jaksa karir.

PKS satu suara dengan PDIP. Anggota Komisi III Fraksi PKS, Nasir Djamil, khawatir akan politik balas budi jika Jaksa Agung adalah kader partai. "Apalagi kalau dia seorang politisi atau dia pernah sebagai anggota parpol dan tentu dia merasa berjasa dengan ketua umumnya karena ketumnya lah yang memfasilitasi dan menempatkan dia di situ," ujarnya beberapa waktu lalu.

Namun, akhirnya posisi itu pun jelas. Jokowi sudah menyatakan dengan tegas tidak akan menunjuk Jaksa Agung dari partai politik.

Lantas bagaimana sikap NasDem? "Apapun juga terserah Bapak Presiden," begitu jawaban normatif Ketum Nasdem, Surya Paloh, ditanya soal Jokowi akan menunjuk Jaksa Agung non partai politik.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin menilai memang sudah sewajarnya Jaksa Agung diambil dari internal kejaksaan atau profesional. Sebab, posisi penegak hukum rentan digunakan sebagai alat politik untuk Pilkada atau Pemilu.

Sikap Jokowi itu, menurut Ujang memberikan sinyal presiden tidak bisa diintervensi partai. Namun, setelah keputusan tersebut bisa muncul potensi hubungan panas-dingin antara Jokowi dan Paloh.

"Bisa saja hubungan Jokowi dengan Paloh dan Nasdem akan panas-dingin, naik-turun, dan bisa saja akan kurang harmonis. Namun harusnya Nasdem jangan marah jika kejaksaan diberikan kepada kaum profesional. Karena itu kan hak prerogatif presiden," ucap Ujang kepada merdeka.com, Rabu (14/8)

Namun, di sisi lain Jokowi pun harus benar-benar tegas dengan makna non partai politik. Menurut pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, harus jelas kriteria seperti apa non partai politik itu. Apakah jaksa yang tidak pernah memiliki riwayat sebagai pengurus partai politik, atau mantan pengurus partai yang mengundurkan diri bisa disebut non partai. Karena kalau tidak, tetap akan menimbulkan polemik. "Presiden harus bikin kriteria ketat soal jaksa non parpol itu," ucapnya.

Baca juga:
Tahun Depan, Jakarta Akan Jadi Tuan Rumah Ajang World Economic Forum
Jokowi: Pramuka Tempat Bersemainya Calon Pemimpin Bangsa
Jokowi Bocorkan Petunjuk Susunan Kabinet Menteri Periode 2019-2024
Jokowi Minta Keputusan Komposisi Kabinetnya tak Diributkan: Itu Hak Prerogatif Saya
Kejutan-Kejutan Jokowi di Periode Kedua
Istana Setuju Rencana Kendaraan Dinas Pakai Mobil Listrik
PDIP Sebut Kementerian Urusan Investasi Sejalan Hasil Kongres V

(mdk/lia)