Soal Firli Langgar Etik, Desmond Ibaratkan KPK Buang Barang Busuk ke DPR

POLITIK | 12 September 2019 12:20 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - KPK umumkan mantan Direktur Penindakan, Firlu Bahuri melanggar kode etik berat. Filri diketahui kerap melakukan pertemuan ilegal dengan Gubernur NTB, TGB Zainul Majdi, yang saat itu tengah terseret kasus investasi saham PT Newmont.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa menilai, bukan hal luar biasa pengumuman dari KPK terhadap Firli. Sebab, Desmond telah membaca surat dari KPK tentang Firli yang tengah mencalonkan diri jadi pimpinan KPK.

"Bagi kami itu biasa saja sebenarnya, jadi apa yang diumumkan KPK tentang Firli itu sudah dikirim surat ke Komisi III, kita sudah tahu bukan sesuatu hal yang baru," kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Walau dirasa biasa, Desmond melihat hal itu agak aneh karena apa yang dilakukan KPK hari ini seperti melakukan penyerangan pada 'detik-detik terakhir'.

Karena, menurut Desmond, seleksi Capim KPK hari ini sudah berjalan hingga fit and proper test di Parlemen.

"Jadi kenapa tidak sejak awal di Pansel Preskon itu dilakukan? Ini sudah di DPR sudah berjalan ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kan aneh," heran Politikus Gerindra itu.

Desmond menilai, bila ada catatan khusus terhadap calon pimpinan KPK harusnya bisa disampaikan pada saat Firli mendaftar di panitia seleksi calon pimpinan KPK.

"Ini namanya KPK buang barang busuk ke kami. Harusnya dikasih tahu dari awal, kenapa tidak dari awal diomongkan?" tutup dia.

Seperti diketahui, semalam KPK melakukan jumpa pers terkait Firli Bahuri. Menurut KPK, Firli telah melakukan kode etik berat saat menjabat sebagai deputi penindakan lembaga antikorupsi.

Kasus etik dimaksud KPK terhadap Firli adalah ketika Firli diduga melakukan pertemuan dengan TGB Zainul Majdi yang diduga tengah berkait dengan kasus l gratifikasi investasi saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Reporter: Muhammad Radityo

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Digugat Sjamsul Nursalim, Capim KPK dari BPK Jelaskan Cara Audit Kasus BLBI
Capim Nyoman Wara Tolak Tanggapi Revisi UU KPK
Capim KPK Nyoman Wara Tegaskan Bukan Titipan Jokowi
Nurul Ghufron dan I Nyoman Wara Jalani Tes Kelayakan & Kepatutan Capim KPK
Capim Nurul Gufron Tawarkan SP3 di KPK
Laode: Dari Semua Kasus KPK, Kontribusi OTT Paling 10%, 90% Kita Kembangkan Kasus
Capim KPK Sigit Danang Joyo Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR

(mdk/rnd)