Surati Pemerintah, Fraksi PKS DPR Minta Rencana Kenaikan BPJS Dibatalkan

Surati Pemerintah, Fraksi PKS DPR Minta Rencana Kenaikan BPJS Dibatalkan
POLITIK | 19 Mei 2020 19:43 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah

Merdeka.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI mengirimkan dua surat resmi kepada pemerintah. Pertama, surat kepada Menteri Kesehatan untuk membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Iuran BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan per bulan Juli 2020 untuk Kelas I dan II serta pada tahun 2021 untuk Kelas III. Kedua, Fraksi PKS juga mengirimkan surat kepada Menteri ESDM meminta agar pemerintah dalam hal ini Pertamina menurunkan harga BBM.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan dua surat tersebut dikirimkan pada Senin, (18/5). Tujuannya surat itu untuk merespons dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Surat tersebut juga mencerminkan kesungguhan Fraksi PKS sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

"Kami melaksanakan tugas DPR dan kewajiban anggota DPR yang diperintahkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga surat Fraksi PKS yang mewakili suara masyarakat luas ini direspons dengan bijak oleh pemerintah," ungkap Jazuli dalam keterangannya, Selasa (19/5).

Fraksi PKS DPR, lanjut Jazuli, memiliki argumentasi rasional dan objektif bahwa pandemi Covid-19 telah menurunkan penghasilan dan daya beli masyarakat secara drastis. Ekonomi masyarakat benar-benar jatuh, pemenuhan kebutuhan pokok sulit, banyak masyarakat yang jatuh dalam pengangguran dan kemiskinan baru.

"Dalam kondisi demikian sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah membantu warganya meringankan beban ekonomi melalui jaring pengaman sosial yang efektif dan tepat sasaran. Bukan sebaliknya, menambah berat beban ekonomi masyarakat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan," ungkap Anggota Komisi I DPR ini.

Dalam surat Fraksi PKS kepada Menteri Kesehatan disebutkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Fraksi PKS menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS keluar di saat yang tidak tepat. Mengingat seluruh masyarakat Indonesia sedang berjuang melawan pandemi Covid-19, kenaikan iuran BPJS justru menambah berat beban masyarakat.

Baca Selanjutnya: Sementara itu dalam surat Fraksi...

Halaman

(mdk/ray)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami