Tak Ada Kekosongan Hukum, Pemerintah Dinilai Tak Perlu Terbitkan Perppu Baru Pilkada

Tak Ada Kekosongan Hukum, Pemerintah Dinilai Tak Perlu Terbitkan Perppu Baru Pilkada
POLITIK | 20 September 2020 12:38 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin belum setuju pemerintah mengeluarkan Perppu baru terkait Pilkada seperti usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, dia menilai tidak ada kekosongan hukum sehingga perlu dikeluarkannya Perppu baru Pilkada.

Salah satu yang disoroti adalah sanksi pelanggar protokol kesehatan di Pilkada 2020. Menurut Zulfikar belum perlu dikeluarkan Perppu karena sudah ada aturan yang mengatur hal tersebut. Yaitu Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 serta UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan yang mengatur sanksi.

"Persoalannya bukan pada kekosongan hukum untuk penegakan protokol kesehatan pada tiap tahapan Pilkada beserta sanksinya, sehingga perlu ada Perppu. Namun pada koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah, Penyelenggara, dan Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan aturan tersebut," kata Zulfikar kepada wartawan, Minggu (20/9).

Lebih lanjut dia mendorong juga mensosialisasi semua pihak termasuk pasangan calon, partai, serta pemilih terhadap protokol kesehatan saat Pilkada 2020.

Zulfikar mendukung langkah pemerintah dan aparat menggelar operasi yustisi dan perlu ditingkatkan terutama di daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

"Apa yang sekarang dilakukan oleh Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dengan menggelar Operasi Yustisi sudah bagus. Tinggal ditingkatkan dan difokuskan juga ke 270 Daerah yang melaksanakan Pilkada," kata politikus Golkar ini.

Baca Selanjutnya: 5 Poin Usulan KPU Soal...

Halaman

(mdk/gil)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami