TKN Tegaskan Tudingan Mobilisasi Dukung Jokowi-Ma'ruf Isapan Jempol

POLITIK | 31 Mei 2019 11:07 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni menilai tudingan menyalahgunakan BUMN dalam pemenangan Pilpres 2019 sangat keliru.

Menurut dia, hasil survei dipaparkan ketua harian TKN, Moeldoko, 78 persen pegawai BUMN memilih pasangan calon 02 Prabowo-Sandi ketimbang Jokowi-Ma'ruf menepis tudingan tersebut.

"Data dikatakan Pak Moeldoko ini menunjukkan adanya mobilisasi ASN ke Pak Jokowi itu malahan salah total, malah menunjukkan ASN cenderung ke Pak Prabowo," kata Raja Juli saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (31/5).

Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menilai ada pelbagai faktor ASN tak mendukung petahana. Salah satunya, menurut dia, karena kinerja Jokowi yang selalu bergerak cepat dan bersih.

Dia mengatakan, kinerja Presiden Jokowi yang out of the box itu membuat ASN keteteran. Sementara ASN, kata dia, memiliki pola kerja yang cenderung kebanyakan kurang sigap.

"Pemerintahan Pak Jokowi kan good governance dan antikorupsi membuat ASN (sepertinya) enggak suka, Pak Jokowi datang sebagai pembaharu, giatnya bekerja. Ini merepotkan birokrat kita mengerjakan sesuatu something out of the box," jelas dia.

Karenanya, menurut Toni, data pegawai BUMN yang milih kubu 02 mencapai 78 persen dan ASN 72 persen milih Prabowo telah membantah tuduhan yang selama ini mengatakan ada mobilisasi di level ASN kepada Jokowi-Ma'ruf. Termasuk di komplek Mensesneg sekali pun Jokowi diketahui kalah.

"Jadi data itu hanya diberikan untuk membantah mobilisasi digambarkan kubu 02 itu, hanya isapan jempol," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam gugatan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga ke Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat 37 halaman yang membeberkan poin-poin dugaan kecurangan Pilpres 2019 yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), baik sebelum, saat, maupun sesudah Pemilu 2019 berjalan.

Menurut kubu Prabowo-Sandi, tidak netralnya Polri terlihat saat Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Aziz, yang mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada paslon 01, Jokowi-Ma'ruf, oleh Kapolres Garut.

Perintah serupa juga diberikan kepada kapolsek lainnya di wilayah Garut. Dalam gugatan disebut, para kapolsek akan dimutasi jika paslon 01 kalah di wilayahnya.

Kubu Prabowo mengaku masih memiliki banyak bukti keberpihakan Polri. Namun akan diungkap dalam persidangan. Tak diungkap sekarang demi menjaga keamanan barang bukti.

BPN menilai modus penyalahgunaan wewenang lainnya adalah dengan menggerakkan birokrasi dan sumber daya BUMN untuk mendukung pemenangan paslon 01. Di sini juga tim BPN melampirkan bukti link berita untuk memperkuat gugatannya.

Dari 35 link berita yang dilampirkan sebagai bukti, di antaranya adalah berita Suara.com 10 April 2019 dengan judul 'Jokowi Mendapat Dukungan Saat Hadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa' sebagai bukti P-24, berita IDNNews.id 3 Maret 2019 dengan judul 'ASN Jangan Netral: Sampaikan Program Pak Jokowi' sebagai bukti P-27.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono
Sumber: Liputan6.com (mdk/gil)

Baca juga:
Suhu Perpolitikan Memanas, Elite Politik Diminta Beri Pernyataan Menyejukkan
Luhut Ingatkan Prabowo: Hati-Hati, Jangan Dengarkan yang Tak Jelas!
Inilah 5 Negara yang Dikunjungi Prabowo Setelah Pilpres 2019
TKN Minta Prabowo Jelaskan Tujuan Pergi ke Luar Negeri
MK Dahulukan Gugatan Sengketa Pilpres, Pemilu Legislatif Menyusul
Kondisi Politik dan Ekonomi Aman, Indonesia Jadi Incaran Jepang untuk Tanamkan Modal
Luhut Ungkap Isi Percakapan Saat Prabowo Telepon dari Luar Negeri

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.