Tolak Pilkada Ditunda, PDIP Sebut Legalitas Kepala Daerah Dibutuhkan

Tolak Pilkada Ditunda, PDIP Sebut Legalitas Kepala Daerah Dibutuhkan
POLITIK | 5 Agustus 2020 03:02 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai situasi Covid-19 justru membuat Pilkada 2020 tidak seharusnya ditunda. Jika ditunda bakal menciptakan resiko politik baru. Karena perlu legalitas pimpinan daerah dalam menghadapi krisis kesehatan.

Dia mengatakan, jika Pilkada ditunda kepala daerah yang masa tugasnya habis pada Februari 2021 harus digantikan oleh pelaksana tugas (Plt). Karena dijabat oleh plt, pejabat itu tak punya kewenangan penuh membuat kebijakan strategis saat pandemi.

"Sehingga justru ketika pilkada bisa dijalankan on schedule yaitu pada tanggal 9 Desember itu, menunjukkan bahwa nantinya itu terkait dengan periodesasi masa jabatan yang akan berakhir pada bulan Februari. Sehingga rakyat juga mendapat kepastian legalitas pemimpin yang nanti akan dihasilkan dari Pilkada ini," katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/8).

Karena itu juga, Hasto mengungkapkan, Pilkada serentak ini bakal dipengaruhi pandemi. Rakyat akan menilai calon kepala daerah menghadapi pandemi sebagai faktor utama menentukan calon kepala daerah.

"Justru dalam kampanye itu kami meyakini rakyat akan bertanya bagaimana komitmen calon di dalam mengatasi pandemi di dalam membangun suatu imunitas dari setiap warga negara. sehingga kita bisa mengatasi secara bersama-sama," ujarnya.

"Justru dibalik krisis, sekali lagi kami meyakini akan muncul pemimpin yang punya komitmen yang sangat kuat untuk bersama-sama dengan rakyat mengatasi pandemi tersebut," lanjut Hasto.

Baca Selanjutnya: Mengenai wacana kampanye virtual PDIP...

Halaman

(mdk/fik)

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami