Tolak Revisi UU Pemilu, PSI Minta Parpol Koalisi Patuhi Jokowi

Tolak Revisi UU Pemilu, PSI Minta Parpol Koalisi Patuhi Jokowi
Dea Tunggaesti. ©2020 Merdeka.com
NEWS | 2 Maret 2021 10:31 Reporter : Fikri Faqih

Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap semua partai anggota koalisi mengikuti arahan Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

"Pertama, jelas alasannya rasional. Yaitu, seperti pernah PSI sampaikan, jangan revisi UU tiap kali pemilu," kata Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/3).

Kedua, terkait etika koalisi. Ketika Jokowi sebagai pemimpin koalisi sudah mengambil keputusan, seyogyanya semua parpol pendukung mematuhi.

"Kita berkoalisi dikelilingi pagar etis. Ketika keluar dan melanggar pagar tersebut, tentu tidak ada persoalan etis. Ini bisa merusak hubungan kerja di koalisi pada hari-hari mendatang," ujar Dea.

Pada awal Januari lalu, PSI telah menegaskan ada tendensi bahwa UU Pemilu hendak diubah tergantung kepentingan partai-partai politik yang tengah berkuasa. Bukan didorong kebutuhan objektif dan menyangkut kepentingan bangsa yang lebih besar.

"Tendensi tersebut tentu tidak sehat. Para politisi di parlemen selayaknya bertindak sebagai negarawan, termasuk dalam menyikapi usulan revisi UU pemilu. Revisi seyogyanya bertujuan terus memperkuat sistem politik kita. UU bukan untuk dibongkar-pasang kapan saja, mengikuti kepentingan politik jangka pendek," jelasnya.

Sementara itu, pada pertengahan Februari lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan pemerintah tidak berencana merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

"Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut. Prinsipnya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan," kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Selasa (16/2). (mdk/fik)

Baca juga:
Demokrat Sebut Ada Partai Ngotot Revisi UU Pemilu Demi Sistem Proporsional Tertutup
Tak Setuju Usul PDIP, Demokrat Ingin UU Pemilu dan Pilkada Direvisi
PKS: Revisi UU Pemilu dan Pilkada Lebih Sempurna dalam Satu RUU
Setuju dengan PDIP, PKB Ingin Revisi UU Pemilu Tanpa Ubah Jadwal Pilkada
Perludem: Pemilu Lima Kotak Dipertahankan, Permasalahan 2019 akan Terulang Kembali
Tolak Usul PDIP, PPP Sebut Revisi UU Pemilu Harus Sekaligus UU Pilkada

Banyak orang hebat di sekitar kita. Kisah mereka layak dibagikan agar jadi inspirasi bagi semua. Yuk daftarkan mereka sebagai Sosok Merdeka!

Daftarkan

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami