Wasekjen Golkar Minta Setop Bangun Narasi Sesat dan Berhalusinasi Demokrasi

POLITIK | 17 November 2019 23:41 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah

Merdeka.com - Kekecewaan yang dialami sebagian faksi di Partai Golkar atas rekomendasi Munas pada 4-6 Desember di Jakarta nanti berlangsung musyawarah mufakat tak dimungkiri. Namun sesuai mekanisme yang ada di partai beringin itu maka pemilihan dengan cara musyawarah mufakat bisa terjadi.

"Di dalam Ad/Art Golkar jelas sekali tertulis bahwa Calon Ketua Umum harus memenuhi syarat 30 persen dukungan. Di mana proses pemilihan Ketua Umum harus melalui tiga tahap yaitu Penjaringan, Pencalonan baru setelah itu Pemilihan," ujar Wakil Sekjen DPP Golkar Maman Abdurahman dalam keterangannya, Minggu (17/11).

Menurut Maman, anggapan pemilihan dengan musyawarah mufakat dan aklamasi akan membawa Golkar ke era kegelapan berlebihan. Sebab dia melihat kader Golkar di seluruh Indonesia tak mempermasalahkan tersebut.

"Jadi saya pikir tidak perlu membangun narasi narasi sesat. Saya khawatir nanti sesat sendiri. Kita ikuti saja mekanisme yang ada di internal partai. Bahwa ada aspirasi mendorong Pemilihan dengan Musyawarah Mufakat wajib kita hormati dan tampung karena itu usulan dari arus bawah seluruh Indonesia dan Organisasi Kino Partai serta Sayap Partai,” ungkap Maman.

Ia juga menilai kekecewaan terkait usulan Rapimnas Golkar lalu, jangan sampai membuat kubu yang ingin memaksakan voting menjadi frustasi. Dia mengatakan, cara seperti itu sudah tak layak.

"Halusinasi pikiran Bung Viktus terkait kekecewaan dengan Era Orde baru dulu, jangan dibawa-bawa lagi. Sekarang sudah Era 4.0. Lagi pula tidak semua yang ada di era Orde Baru itu jelek. Oleh karena itu yang baik mari kita pertahankan dan yang buruk kita perbaiki," tutur Maman.

Maman juga menyatakan dorongan musyawarah mufakat yang menggema di Rapimnas adalah bagian dari evaluasi dan proses perjalanan panjang. Maman beranggapan munculnya Aspirasi dari seluruh kader Golkar agar Munas diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat harus dihargai. Namun hal itu tetap harus melalui mekanisme yang ada.

"Jadi saya pikir kita harus upayakan agar ini terwujud. Kalau ada yang tidak setuju musyawarah mufakat justru patut dipertanyakan itu," tutup Maman.

1 dari 1 halaman

Kubu Bamsoet Rapimnas Nilai Janggal

Sebelumnya juru bicara Bambang Soesatyo, Viktus Murin menyebut jika cara pemilihan dengan musyawarah mufakat dan aklamasi akan membawa Golkar ke era kegelapan. Menurut dia, Menurutnya, Rapimnas berjalan prematur.

"Yang seharusnya bahas persiapan munas telah disetting dalam tanda petik seolah-olah sebagai munas yang prematur ini sesuatu yang bahayakan soliditas para anggota," ujarnya.

Menurutnya, pandangan DPD I soal pemilihan ketua umum Golkar harusnya disampaikan di forum Munas. Sehingga, dukungan mayoritas DPD I semalam untuk Airlangga tidak mencerminkan suara prioritas.

"Yang pasti pandangan umum dukung mendukung tadi malam di rapimnas yang seharusnya itu disampaikan di munas tetapi sudah lebih dulu prematur," ujar dia.

"Bagi kami tidak mencerminkan suara prioritas lebih dari 500 pemilik suara dari DPD II jadi suara DPD provinsi dari 34 provinsi belum representasikan kemajemukan aspirasi yang ada dalam Golkar," tandasnya. (mdk/gil)

Baca juga:
Pemilihan Aklamasi Dinilai akan Hancurkan Partai Golkar
33 DPD I Mendukung, Bukti Keberhasilan Airlangga Memimpin Golkar
Pilkada Serentak 2020, Airlangga Prioritaskan Ketua DPD Golkar Jadi Calon
Darul Siska Sebut Bamsoet Punya Banyak Waktu Urus Golkar daripada Airlangga
Kubu Bamsoet Ungkap Suasana Rampinas Golkar: Mencekam dan Penuh Intimidasi
Menko PMK: Sertifikat Nikah Agar Calon Pengantin Siap Berumah Tangga
Wacana Aklamasi di Munas Golkar Dinilai Jalan Pintas Airlangga Potong Suara DPD II