Yusril Ngaku Ditawari Jokowi Jadi Wantimpres dan Kepala Pusat Legislasi Nasional

POLITIK | 30 Oktober 2019 20:18 Reporter : Ahda Bayhaqi

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku, Istana telah membicarakan posisi untuk dirinya di pemerintahan. Posisi yang ditawarkan, mulai dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sampai kepala badan di pemerintahan.

Dia mengatakan, Mensesneg Pratikno telah bicara dengan Sekjen PBB Afriansyah Noor alias Ferry. Dalam pembicaraan itu, Yusril disebut akan mengisi jabatan yang telah disiapkan Istana.

"Pak Ferry (Sekjen PBB) sudah membicarakan kepada Mensesneg. Pak Ferry sudah menjelaskan, mulai dari Dewan Pertimbangan Presiden, wakil menteri, dubes, badan-badan pemerintahan. Tapi baru pembicaraan. Dalam waktu tidak lama lagi akan ada pengisian jabatan-jabatan baru," ujar Yusril di kantor DPP PBB, Jakarta Selatan, Rabu (30/10) dilansir dari Antara.

Yusril tidak menampik digadang bakal mengepalai badan baru yang dibentuk pemerintah, yaitu Pusat Legislasi Nasional. Namun, dia menyebut masih mempelajari bentuk dan tugas badan yang diwacanakan Presiden Jokowi itu.

"Kami belum tahu seperti apa badan ini. Kalau kami baca peraturan yang menangani regulasi dengan tugas-tugas yang banyak sekali yang dirinci UU itu, akan seperti apa bentuknya, saya sendiri tidak tahu karena dia akan mengintegrasikan bukan saja institusi yang menangani di pusat, tetapi juga di daerah," katanya.

Kendati ditawari sejumlah jabatan, Yusril mengaku tidak pernah meminta-minta kepada Presiden Jokowi. Dia juga menyebut, presiden tidak pernah menawarkan secara langsung.

"Hingga hari ini tidak ada pembicaraan apa-apa mengenai jabatan apa pun. Tidak ada komunikasi jabatan. Jadi saya sendiri tidak pernah minta jabatan apa pun. Beliau juga tidak pernah menawarkan jabatan apa pun," kata Yusril Ihza Mahendra saat pengumuman struktur kepengurusan baru PBB di Kantor DPP PBB, Jakarta Selatan, Rabu.

Pada Pilpres 2019, PBB menyatakan dukungannya kepada Jokowi-Ma'ruf. Bahkan, Yusril menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin dan berhasil membawa kemenangan ketika pihak Prabowo-Sandi menggugat hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Baca juga:
OSO Tak Kecewa dan Khawatir Hanura Tidak Dapat Jatah Menteri
Gerindra Soal Prabowo Tak Ambil Gaji Menhan: Masa Gaji Seuprit Diambil?
Golkar Sebut Tak Masalah Airlangga Gelar Rapat Partai di Kantor Kemenko Perekonomian
Hanura Tegaskan Tetap Dukung Jokowi Meski Tidak Dapat Menteri
Kabinet Indonesia Maju Diharapkan Lebih Agresif Kembangkan Energi Terbarukan
Menteri Tjahjo Janji Mundur Jika Tak Mampu Pangkas Jumlah Eselon Dalam 6 Bulan
Prabowo Tak Ambil Gaji, Berapa Gaji Seorang Menteri?

(mdk/lia)