Habiburokhman mengatakan rehabilitasi pemakai narkoba seharusnya juga tidak dengan penjara.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini telah membentuk tim gabungan dalam menyelidiki temuan kerangkeng manusia tersebut yang diklaim sebagai tempat untuk rehabilitasi.

Deputi V bidang Polhukam dan HAM, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodhawardani mengutuk keras praktik perbudakan modern di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin. Dia berharap Terbit mendapatkan hukuman berat.

"Karena pada saat itu tim KPK ke rumah tersebut untuk mencari bupati yang ternyata sudah tidak di tempat, KPK kemudian hanya mendokumentasikan karena harus melanjutkan pencarian yang bersangkutan (bupati) pada saat itu," kata Ghufron.

Penyidik KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin. OTT juga membongkar praktik perbudakan di lahan belakang rumah bupati yang selama ini terjadi. Migrant Care menduga pelaku adalah kepala daerah di sana. Berikut potret kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat.

Tim penyidik mendalami hal tersebut saat memeriksa tiga tersangka dalam kasus ini, mereka yakni Iskandar, Marcos Surya Abdi, dan Isfi Syahfitra.

Bupati Langkat mengaku bahwa kerangkeng itu digunakan untuk tempat rehabilitasi narkoba sejak tahun 2012.

Menurut Panca, kerangkeng manusia itu digunakan untuk korban-korban narkoba yang akan direhabilitasi secara pribadi oleh Bupati Langkat.

Rupanya, OTT tersebut turut terbongkar praktik perbudakan yang selama ini terjadi di lahan belakang rumah si bupati.