BSSN Resmikan Peta Okupasi Keamanan Siber Nasional
Merdeka.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meresmikan Peta Okupasi Keamanan Siber Nasional pada 12 Desember 2019 di Jakarta. Dimana nantinya Peta Okupasi ini akan menjadi rujukan strategis pembangunan SDM Indonesia, pembentukan ekosistem sertifikasi SDM di bidang keamanan siber, dan strategi mengatasi insiden keamanan siber nasional.
Nilai ekonomi digital Asia Tenggara tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp1.418,7 triliun dan 40 persen diantaranya berasal dari Indonesia. Indonesia harus menjaga dan mendayagunakan potensi tersebut untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan umum. "Diharapkan peta okupasi Dapat mempertegas komitmen pemerintah," tegas Hinsa Siburian selaku Kepala BSSN.
Ekonomi digital sangat erat terkait keamanan siber, penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal dan terpercaya, merupakan fondasi dari ekonomi digital. Guna mananggapi berbagai ancaman keamanan siber seperti mengubah emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi.
Serangan siber juga bisa melalui informasi (hoaks), manusia (cuci otak), dampak serangan (rekutmen). "Kita akan bentuk prajurit-prajurit yang mampu untuk mengamankan ruang siber karena masalah kesejahteraan ada disitu. Kalau nanti semuanya memiliki, instansi,pebisnis dibidang ekonomi digital semua yang menggunakan sistem elektronik yang tersambung dengan internet, disitu perlu pasukan untuk pengamatan. Itulah inti dari kegiatan kita hari ini," kata Hinsa.
Demi membangun fondasi ekonomi digital tersebut, BSSN juga melakukan pembangunan dan pengembangan kekuatan SDM Indonesia, diantaranya melalui perumusan peta okupasi dan standar kompetensi kerja.
"Negara ini pernah mengalami masa penderitaan selama penjajahan. Dari situasi itulah ada kesadaran dari diri kita berjuang untuk mendirikan suatu negara. Tujuan ini dituangkan dalam konstitusi kita yaitu, melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa," tutup Hinsa.
SDM bidang keamanan siber haruslah berintegritas, nasionalis, berorientasi hasil, tanggap terhadap setiap risiko keamanan, dan mampu menjadi agen-agen yang menumbuhkan security awareness di lingkungan kerjanya.
Reporter Magang: Roy Ridho
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 183 PNS terbukti melakukan pelanggaran netralitas di Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMengingat puncak pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSaat ini, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian negara (BKN) sedang bergerak cepat untuk membahas pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Beredar surat palsu berisi soal pembatalan seleksi CPNS di wilayah Kemenkumham NTT
Baca SelengkapnyaBRI memberikan dana apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka Nasional yang telah merampungkan tugasnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah tidak memaksa untuk pindah ke daerah pengabdian, tetapi PNS pun tidak boleh untuk menolak penugasan yang diberikan kepadanya.
Baca SelengkapnyaSosok pria berpangkat Brigadir Jendera TNI ini memberikan dampak yang besar bagi Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaSiap-Siap Daftar, Kemenkes Sediakan 23.200 Formasi CASN 2024 dan Paling Banyak untuk PPPK
Baca SelengkapnyaApa itu BBNKB yang tercantum pada STNK? Simak pengertian selengkapnya berikut ini.
Baca Selengkapnya