Elsam: Perlu Adanya Prinsip HAM dalam Regulasi Digital

TEKNOLOGI | 19 September 2019 09:11 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengatakan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) perlu untuk diterapkan dalam kebijakan digital di Indonesia. Hal tersebut dinyatakannya dalam acara Diskusi Publik Elsam di Gondangdia, Jakarta pada Rabu (18/9) ini.

"Pendekatan berbasis HAM menjadi ujung tombak nilai-nilai dan kerangka kerja internasional untuk memberikan dasar substanstif demi mengatasi masalah-masalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi," tuturnya.

Wahyudi melanjutkan, hingga kini, model-model kerangka kerja etis, standar normatif, dan model tata berbasis relay masih belum jelas, sedangkan HAM sudah jelas. Penekanan HAM sebagai respon untuk perkembangan teknologi adalah manusia-sentris dan multi-stakeholder.

"UN (PBB) telah menegaskan pentingnya negara-negara untuk memperhatikan prinsip perlindungan HAM, kebebasan dasar, di dalam pembuatan regulasi teknologi dan informasi," kata Wahyudi.

Dia melanjutkan setidaknya penekanan HAM dapat diprioritaskan pada tiga unsur, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta membuat akses internet sebagai HAM.

Hak sipil dan politik akan berhubungan dengan kebebasan bereskpresi masyarakat dan hal atas perlindungan data pribadi dan privasi.

Hak ekonomi, sosial, dan budaya akan berkisar tentang invisibility dimana antara hak satu dengan yang lainnya tidak terpisahkan. Kemudian ada interdependency dimana setiap hak saling tergantung satu sama lain sehingga pelanggaran satu hak akan berpengaruh dengan yang lain pula. Terakhir adalah hak atas pembangunan yakni bagaimana internet dapat campur tangan membantu pembangunan berkelanjutan.

Akses internet sebagai HAM merujuk pada pemerataan akses internet dan kepentingan internet dalam pemenuhan HAM lainnya. Pemerataan akses ini menjadi respon terhadap tingginya kesenjangan digital pada negara-negara dunia ketiga.

Wahyudi juga menjelaskan terdapat dua hal yang menjadi masalah HAM dalam kebijakan digital, yaitu umum dan khusus.

"Secara umum, kita bisa melihat keterlambatan merespon perkembangan teknologi dalam konteks kebijakan dan kecenderungan membuat kebijakan sporadik dan sektoral. Ini bisa berakibat tumpang tindih," pungkasnya.

Bagi Wahyudi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sering mengatakan Peraturan Menteri (Permen) sebagai suatu transisi sebelum adanya undang-undang. Hal ini merupakan kebiasaan buruk karena setiap ada perkembangan maka respon menteri adalah mengeluarkan Permen tetapi untuk mengeluarkan undang-undangnya sendiri memakan waktu yang lama.

"Contohnya adalah Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang belum jelas nasibnya," lanjut Wahyudi.

Kemudian, secara khusus, HAM masuk pada tiga bidang yaitu kebebasan berekspresi, privasi, dan akses. Semuanya dipetakan ke dalam berbagai inovasi teknologi yang berbeda-beda.

Kebebasan berekspresi erat dikaitkan dengan media sosial, blockchain, dan artificial intelligence (AI). Untuk privasi akan dikaitkan dengan media sosial, big data, e-commerce, fintech, dan AI. Terakhir, untuk akses akan dikaitkan dengan infrastruktur dan akses dengan prinsip adaptability dan affordability.

Menanggapi ini, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jerry Sambuaga menyatakan bahwa dirinya setuju terhadap implementasi prinsip HAM dalam regulasi digital.

"Saya setuju dengan diperlukannya HAM dalam regulasi kita. Saya melihat bahwa isu-isunya memang bukan isu sederhana karena menyangkut langsung data pribadi," tuturnya.

Jerry sepakat bahwa memang data pribadi masih belum dilindungi. Dia menyayangkan bagaimana rancangan undang-undang (RUU) masih tidak banyak yang menyinggung seputar hal itu.

"Perlu ada penegasan terhadap personal rights dalam undang-undang," lanjut Jerry.

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) menjadi RUU yang dibahas oleh Komisi I DPR yang rencananya akan disahkan pada periode ini. Jerry menghimbau untuk pihak-pihak ahli memberikan masukkan terkait isi dari RUU tersebut.

"Kami menerima segala masukan dan saran yang akan diberikan untuk menunjang finalisasi RUU KKS ini. HAM akan menjadi salah satu pembahasan kami dalam RUU KKS nantinya," katanya.

Reporter Magang: Joshua Michael

(mdk/faz)

TOPIK TERKAIT