IDPRO Soroti Urgensi Pemerintah Ganti Aturan Terkait Data Center

Merdeka.com - Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) memandang pergantian Peraturan Pemerintah (PP) 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) menjadi PP 71 tahun 2019 dirasa tidak ada urgensinya. Selain itu juga, PP tersebut justru keluar sebelum pengumuman kabinet baru.

"Terus terang kami tidak melihat urgensi yang diperlukan, kenapa PP 71 tahun 2019 ini mesti keluar. Apalagi kira-kira 2 minggu sebelum menteri baru. Memang banyak hal yang kami enggak tahu. Posisi kami di sini tidak ingin menyerang secara politik. Kami hanya ingin kedaulatan data ini tegak," jelas Ketua Umum IDPRO, Hendra Suryakusuma saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/11).

Dilanjutkan Hendra, sepatutnya sebelum adanya pergantian PP tentang PSTE itu, pemerintah seharusnya memprioritaskan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) terlebih dahulu. Bukan justru mendahulukan pergantian PP.

Hendra pun berharap, nantinya UU PDP isinya tidak merujuk juga terhadap PP 71 tahun 2019 itu. Sebab, antara kedua beleid tersebut akan saling bersinggungan. Sebaiknya, UU PDP fokus terhadap perlindungan data pribadi.

"Nah, UU PDP fokusnya diperlindungan data pribadi saja. Tak usah mempedulikan PP 71 itu. Kedaulatan data kita dulu yang diamankan. Apalagi, aspek hukumnya secara hierarki undang-undang lebih tinggi sifatnya dibanding PP. PP harus ada pelaksanaan teknis di Permen biasanya," ungkap dia.