Kata SEA Group soal Pemerintah Pungut Pajak Produk Digital dari Luar Negeri

Kata SEA Group soal Pemerintah Pungut Pajak Produk Digital dari Luar Negeri
TEKNOLOGI | 18 September 2020 15:24 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pemerintah telah melakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap 12 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau pajak digital. 12 Perusahaan ini ialah mereka yang memperjualbelikan barang atau produk digital dari luar negeri, antara lain Shopee dan JD.id.

Pandu Patria Sjahrir, Presiden Komisaris SEA Group Indonesia turut berpendapat. SEA Group Indonesia merupakan Perusahaan yang membawahi Shopee. Menurut Pandu, isu pajak produk digital mutlak diapresiasi. Sebab, dengan adanya pungutan pajak ini, artinya memberikan kontribusi bagi negara. Terutama tidak adanya harga tambahan yang dibebankan kepada konsumen.

"Saya harap e-commerce di Indonesia bisa berkontribusi lebih dalam membantu negara, salah satunya dengan mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 48 tahun 2020," kata Pandu.

Hanya saja, lanjut Pandu, yang perlu diperhatikan adalah sosialisasi pihak terkait kepada masyarakat agar tak salah paham mengenai pajak ini.

"Jangan sampai masyarakat mengira kalau belanja di e-commerce jadi kena pajak. Padahal, yang kena pajak itu adalah hanya produk digital dari luar negeri, bukan semua barang yang dijual di platform. Nah, ini menurut saya harus clear untuk disampaikan kepada masyarakat," tutur Pandu.

Baca Selanjutnya: Bentuk Dukungan Produk Dalam Negeri...

Halaman

(mdk/faz)

TOPIK TERKAIT
more tag

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami