Menkominfo Minta Netflix Punya Sistem Pemblokiran Sendiri

TEKNOLOGI | 17 Januari 2020 19:39 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menghendaki agar Netflix mau membuat aturan sendiri untuk menurunkan konten-konten yang dianggap tak sesuai dengan norma sosial di suatu negara, termasuk Indonesia.

Dia mengatakan, sejauh ini tidak ada unit pelaporan konten di dalam platform Netflix. Hal ini tentu saja dibutuhkan bagi masyarakat untuk melaporkan konten yang tak sesuai.

"Saya sudah beberapa kali bertemu dengan Netflix dan minta mereka untuk memperhatikan beberapa hal. Salah satunya, kalau bisa Netflix punya sistem untuk take down policy," kata Johnny kepada awak media di kantornya, Jakarta, Jumat (17/1).

Lebih lanjut dikatakannya, sistem take down policy ini bukan dibuat oleh pemerintah Indonesia. Tetapi dari sisi Netflix. Menurutnya, jika ini bisa dilakukan Netflix, maka tidak akan menjadi persoalan. Persoalan pemblokiran pun tidak akan diterapkan.

"Kalau ada protes-protes di masyarakat mau disalurin ke mana? Kan harus disalurkan. Kita cuma ingin menjaga biar dunia bisnisnya berkembang dengan baik. Rakyat dapat tontonan yang menarik dan sesuai keperluan mereka," ungkap dia.

Menurut politisi Nasdem ini, keinginan untuk Netflix membuat siste kebijakan take down secara mandiri tidak hanya disuarakan oleh Indonesia saja. Melainkan negara lain.

"Ini tidak cuma di Indonesia tapi di mana-mana. Kan itu dibicarakan. Setiap negara kan punya pertimbangan masing-masing. Netflix sebagai perusahaan global tentu saja memahami bagaimana menyesuaikan karakteristik masing-masing negara," terang dia.

1 dari 1 halaman

Konten Negatif Harus Diblokir

Sebelumnya, Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk memblokir konten-konten yang bermuatan pornografi, SARA dan melanggar norma kesusilaan yang ada di Netflix.

Kata dia, kementerian yang dipimpin Johnny G. Plate itu punya wewenang untuk melakukan pemblokiran Netflix tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.

"Kewenangan take down ada di Kemkominfo. Seharusnya tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat, Kemkominfo wajib melakukan monitoring. Kalau itu bertentangan minimal menegur atau bisa blokir Netflix. Jadi ancaman pemblokiran itu bisa memperkuat posisi tawar Indonesia," ujar Sudaryatmo di Jakarta, Kamis (16/1).

Ia juga meminta Netflix harus menghormati norma-norma yang berlaku di Indonesia dan menganjurkan masyarakat melaporkan konten-konten bermasalah di Netflix kepada Kemkominfo.

"Seperti di Arab Saudi, siaran televisi dari Perancis menyesuaikan dengan norma yang berlaku di Arab Saudi. Seharusnya Netflix menghormati norma-norma di Indonesia," ungkap Sudaryatmo.

(mdk/faz)

TOPIK TERKAIT

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.