Nadiem Makarim Bakal Pimpin Kementerian Digital?

TEKNOLOGI | 21 Oktober 2019 13:43 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Nadiem Makarim, CEO dan Pendiri Gojek, dipastikan menjadi bagian dari kabinet Presiden Joko Widodo untuk periode kedua ini. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Nadiem di Istana Negara.

Meski tidak mengungkap langsung jabatan yang akan diembannya, dia menyatakan siap untuk bergabung dalam kabinet baru nantinya.

"Untuk spesifik, saya belum bisa bicara karena itu hak prerogatif presiden," tutur Nadiem.

Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah Nadiem akan mengemban tugas sebagai Menteri atau pejabat setingkat Menteri. Kendati demikian, ada sejumlah prediksi mengenai bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya.

Salah satu kemungkinannya adalah dia akan mengurusi bidang digital, mengingat latar belakangnya sebagai pendiri startup GoJek. Kehadiran nomenklatur baru di bidang digitalisasi ini sebenarnya sempat diungkap beberapa kali.

Menurut beberapa laporan sebelumnya, Presiden Jokowi memang akan membentuk Kementerian baru, yakni Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif. Kementerian baru ini yang diprediksi bakal menjadi tempat Nadiem bertugas nanti.

Seperti diketahui, Nadiem dikenal sebagai salah satu sosok sukses yang dikenal membawa Gojek menjadi startup dengan status unicorn. Karenanya, dia akan diminta untuk mengurus hal yang dengan dunia digital dan ekonomi kreatif.

Terlebih, Presiden Jokowi memang berencana terus mendorong ekonomi digital Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, dia sempat menyinggung Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru dengan dukungan teknologi.

1 dari 1 halaman

Perlu Kementerian Digital

Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), Ignatius Untung mengatakan, jika Presiden Jokowi membentuk Kementerian Digital merupakan terobosan yang bagus. Sebab, saat ini belum ada kementerian yang benar-benar fokus terhadap industri digital. Sementara, industri ini semakin berkembang dan membutuhkan satu kementerian khusus.

"Karena sekarang ini, industri digital tidak ada yang membawahi secara spesifik. Contoh e-commerce deh, itu kita berhubungan dengan Kemkominfo, tetapi banyak kebijakan itu di bawah Kementerian Perdagangan," ungkapnya ketika dihubungi Merdeka.com, Rabu (16/10).

Belum lagi, lanjut dia, ada beberapa kategori industri digital yang berkaitan dengan transportasi dan kesehatan. Misalnya, Gojek dan Grab yang berkenaan dengan transportasi. Lalu, HaloDoc, perusahaan rintisan digital di bidang health tech yang bersinggungan dengan Kementerian Kesehatan.

"Jadi, stakeholder-nya terlalu banyak. Ini membuat segala sesuatunya jadi sulit. Gak bisa dimungkiri antar kementerian juga gak kompak," jelas dia.

(mdk/faz)