100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Cari Investasi Asing Hingga Kebut Aturan Ibu Kota Baru

UANG | 29 Januari 2020 08:00 Reporter : Idris Rusadi Putra

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi di periode kedua kepemimpinannya melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Sekitar 100 hari perjalanan pemerintahan Jokowi periode 2, presiden memamerkan tayangan video ibu kota baru di Kalimantan Timur di acara Partai Hanura. Dia mengatakan, pemindahan ibu kota buka sekadar pindah lokasi semata.

"Ini pertama kali tayangan kita sampaikan dalam forum politik forum partai pertama kali kita tayangkan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita memutuskan untuk pindah ibu kota itu bukan hanya pindah lokasi, bukan hanya pindah istana bukan hanya pindah kementerian bukan," katanya di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (24/1).

Menurutnya, pemindahan Ibukota untuk membangun kultur kerja baru dan sebuah sistem baru. Sehingga, ada kecepatan dalam memutuskan maupun merespon perubahan-perubahan zaman yang ada.

"Kita ingin membangun sebuah kultur kerja. Kita ingin membangun sistem kerja yang baik sehingga yang ingin install terlebih dahulu adalah sistemnya. Baru orangnya masuk ke sana," terangnya.

Jokowi menyebut, pemindahan ibu kota merupakan sebuah pekerjaan besar. Sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju lainnya seperti Amerika dan Australia.

"Amerika mempunyai New York dan Washington DC, Australia punya Sydney dan punya Canberra, Indonesia juga sama punya Jakarta dan punya nanti ibu kota yang baru," terangnya.

Lalu, apa saja yang telah tercapai dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin?

1 dari 5 halaman

Kebut Perpres Badan Otorita Pembangunan Ibu Kota Baru

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan pembentukan Badan Otorita Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara akan selesai pada akhir Januari.

Nantinya, di dalam Perpres tersebut seluruh struktur organisasinya sudah terbentuk. Mulai dari badan pelaksana, dewan pengarah, deputi keuangan, infrastruktur dan lain sebagiannya.

"Akhir bulan ini (Perpresnya). Nanti ini kan selevel menteri, nanti presiden yang nunjuk kalau kapan ditunjuk siapanya urusan presiden," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata di Jakarta, Rabu (22/1).

Dia mengatakan, untuk master plan atau perencanaan pengembangan jangka panjang pembangunan Ibu Kota Baru sejauh ini masih berada di tangan Bappenas. Dengan terbentuknya badan otorita maka sepenuhnya akan dipegang kendali oleh mereka.

"Master plan masih jalan sama Bappenas. Badan otorita kan bisa berjalan full butuh waktu kita dan tim koordinasi kita fasilitasi lah. Semua kementerian akan bantu. Iya nanti diserahkan ke mereka," jelas dia.

Dia menambahkan, untuk Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara juga sedang rampung pada pertengahan tahun ini. Paling tidak, Juni atau Juli sudah bisa diundangkan sehingga pembangunan fisik ibu kota baru dapat segera dimulai.

"Sekarang (UU) lagi mau disampaikan ke presiden dibawa ke DPR nanti kita bahas. Kalau UU jadi ya bisa kontruksi," tandas dia.

2 dari 5 halaman

Banjir Investasi Asing

Sejauh ini, sangat banyak asing berminat untuk investasi di ibu kota baru tersebut. Tak hanya Jepang, Menko Luhut menyebut investor negara lain seperti Hongkong dan Korea pun tertarik berinvestasi di ibu kota baru.

Namun, semua masih dalam tahap negosiasi. Tinggal pemerintah saja yang nanti menentukan investor mana saja yang bisa masuk ke pembangunan ibu kota baru.

Selain itu, Hongaria dikabarkan siap berinvestasi senilai USD 1 miliar atau sekitar Rp13,6 triliun pada proyek pembangunan ibu kota baru.

Luhut juga menyebut Sofbank akan menginvestasikan sebesar USD 100 miliar. Dia pun hampir tidak percaya dengan investasi yang dikeluarkan perusahaan.

"Hari Jumat, Masoyoshi (CEO SoftBank, Masayoshi Son) mau ke sini. Karena dia desar saya terus, dia mau investasi hampir USD 100 miliar. Menurut saya too good to be true," ungkap Luhut, Jumat (10/1).

Tak berhenti di situ, Presiden Jokowi juga menyampaikan rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia dalam kunjungannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal menyampaikan bahwa ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, berkonsep zero emission, compact city. Nantinya, dijelaskan juga ibu kota baru menjadi kota penggerak ekonomi.

"Ya mengajak bermitra karena kan banyak sekali energi ya. Karena ini kan kita harus menjadi satu motor bagi tempat tinggal, bukan city, tapi new engine development," jelas Pratikno.

3 dari 5 halaman

RUU Ibu Kota Baru Rampung

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) ibu kota baru sudah rampung. RUU itu akan diserahkan kepada DPR pada pekan depan.

"Draf RUU Ibu Kota sudah rampung. Minggu depan, saya harapkan Insyaallah kita sampaikan kepada DPR," kata Jokowi saat berbicang bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Dalam rancangan UU tersebut belum dibahas terkait Jakarta. Dia menjelaskan nantinya akan dijabarkan terkait proses pemindahan ibu kota baru dipimpin oleh Badan Otorita.

"Mengenai Pemerintahan kemungkinan masih di bawah provinsi Kaltim. Tapi nanti kan ini pembahasannya di Dewan," ungkap Jokowi.

Terkait badan otorita sendiri, Jokowi belum mau merinci siapa yang akan memimpin. Sebab harus memiliki kriteria yang berat. Yaitu harus mengerti terkait keuangan global, tata kota serta memiliki jaringan internasional.

"Muda. Kalau nanti dapatnya yang tua juga enggak apa apa," ungkap Jokowi.

4 dari 5 halaman

Konsep Nagara Rimba Nusa di Ibu Kota Baru

Tim yang diinisiasi oleh Sofian Sibarani, arsitek dari Urban+ telah memenangkan sayembara desain ibu kota negara (IKN) dengan konsep desainnya yang diberi judul Nagara Rimba Nusa. Sofian mencoba menampilkan konsep ibu kota yang ramah lingkungan namun tetap modern dan berbasis smart city.

Dia menjelaskan, kompetisi ini menjadi wadah segala ahli untuk menyatukan pikiran membentuk konsep ibu kota baru yang bisa dibanggakan.

"Ada ahli lanskap, ahli lingkungan, dan lain-lainnya. Ini kompleks, karena kita berpikir bagaimana bisa mewujudkan keseimbangan pembangunan, bagaimana bisa manusia bersanding dengan alam, karena di sejarah kita sebagian besar selalu tidak berhasil," ujar Sofian di Gedung Kementerian PUPR, Senin (23/12).

Sofian melanjutkan, timnya sengaja membuat kompleks bangunan yang saling berdekatan agar penduduknya bisa dengan mudah melakukan mobilisasi. Ibu kota rancangan tim Sofian ini mengadaptasi prinsip bio mimikri. Artinya, pembangunan dilakukan menyesuaikan dengan karakteristik hutan, tidak menghalangi aliran air dan angin.

"Kemudian, kami memilih lokasi dengan dengan air karena menurut kami, Indonesia negara maritim dan harus memperlihatkan kekuatan maritimnya. Ini adalah kebanggaan Indonesia juga," ungkap Sofian.

Urusan banjir, Sofian mengatakan timnya telah mendesain di lahan bekas perkebunan yang konturnya di atas 10 meter. "Bekas perkebunan tidak mungkin kena banjir karena logikanya, masyarakat di sana berkebun agar bisa berbuah. Tidak mungkin mereka memilih lahan yang rawan banjir. Di samping itu, masyarakat juga telah membangun pertahanan banjir," ujar Sofian.

Sementara, area pembangunan akan berkisar 2.000 hingga 3.000 hektar. Sisanya akan dibiarkan menjadi lahan hijau tempat bekantan dan hewan endemik lain hidup.

"Nanti kita akan bangun jalur yang tidak menyentuh habitat bekantan," imbuhnya.

5 dari 5 halaman

Rampungkan Inventarisasi 200.000 Ha Lahan

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan segera merampungkan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) 200.000 hektare lahan di ibu kota baru. Inventarisasi tersebut dilakukan karena ibu kota baru sebagian memakai lahan hutan.

"Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) kan sudah 200.000 ha. Kalau penambahan lagi kan banyak kawasan hutan di sana. Kita delineasi sehingga demikian kota ini akan menjadi kota yang indah sekali, hutan-hutan terjaga," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/12).

Dengan adanya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah, nantinya akan ada batasan lahan mana yang boleh digunakan untuk menambah pembangunan ibu kota baru. Acuan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan.

"Karena kalau selama ini hutan itu tidak ada statusnya, banyak orang masuk. Begitu dimasukkan kawasan otorita ibu kota baru akan lebih mudah terjaga," jelas Menteri Sofyan.

Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian tersebut menambahkan, pemerintah masih akan terus menambah lahan ibu kota baru. Tahap pertama sudah selesai sebesar 180.000 ha menuju tahap kedua sebesar 265.000 ha. "Ya tahap berikutnya memang ke 265.000 ha," tandasnya. (mdk/idr)

Baca juga:
Ini Deretan Kenaikan Tarif di 100 Hari Kerja Presiden Jokowi
100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf Amin: Bersih-Bersih BUMN
100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf: Para Menteri yang Tuai Kontroversi
Kinerja Imigrasi Noda Merah 100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: PR Besar Penegakan Hukum

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.