100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf Amin: Bersih-Bersih BUMN

UANG | 29 Januari 2020 06:00 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah genap 100 hari. Banyak kejadian menarik selama periode tersebut. Salah satunya aksi bersih-bersih Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di perusahaan negara.

Menteri Erick sempat berujar bahwa keinginan bersih-bersihnya untuk menjaga nama baik BUMN. Dia menegaskan bahwa prinsip good corporate governance (GCG) harus benar-benar diterapkan. Sehingga tidak hanya sebatas jargon.

"Saya tidak mau yang namanya good corporate governance di BUMN hanya sebuah lip service, sudah banyak sekali hal-hal yang juga terjadi yang saya rasa kurang baiklah buat citra BUMN tanpa menyalahkan," tegas dia.

"Kita harus cari hal yang positif yang saling membangun saling bersinergi sehingga tadi ada target-target bahwa kita harus menjadi kompetisi," lanjut dia.

Menteri Erick pun menegaskan peran BUMN sebagai agen perubahan yang menjadi motor penggerak tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. "Sekarang bukan lagi kabinet kerja tapi Indonesia maju. Ini sebuah hasil yang diharapkan nyata untuk rakyat Indonesia," ungkapnya.

1 dari 4 halaman

Menteri Erick Tegaskan Komitmen BUMN Harus Bersih

Juru Bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Ferry Andrianto, mengatakan kedatangan Menteri Erick Thohir membawa banyak perubahan. Menurut dia, Menteri Erick sadar publik berharap adanya usaha ekstra dan kejelasan dalam membangun BUMN yang sangat besar dengan aset mencapai Rp8.000 triliun.

Maka dari itu, dia melanjutkan, langkah pertama yang dilakukan oleh Menteri Erick Thohir adalah membuat suatu komitmen BUMN harus bersih. "Nah, dengan langkah bersih-bersih ini diharapkan bisa menciptakan suatu langkah berikutnya, yaitu menciptakan pimpinan BUMN baik pengawasan maupun kepengurusan itu yang profesional," dia menambahkan.

Adapun pada masa awal kepemimpinannya, Menteri Erick telah membenahi struktur organisasi dalam beberapa perusahaan pelat merah dengan merombak sejumlah direksi dan komisaris. Ferry menambahkan, Menteri Erick selanjutnya juga akan membangun teamwork pengurus BUMN yang kompak dan solid.

Dengan adanya komitmen tersebut, Ferry kemudian meminta masyarakat untuk ikut mengawasi pergerakan sejumlah perusahaan BUMN. "Makanya dengan komitmen tadi dengan pertimbangan bahwa ini masyarakat harus tau, masyarakat juga harus ikut mengawasi," imbuh Ferry.

2 dari 4 halaman

Bersih-Bersih Direksi Garuda Indonesia

Garuda Indonesia menjadi salah satu contoh BUMN yang menjadi sasaran aksi bersih-bersih Menteri Erick. Menteri Erick mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara dan empat direksi lainnya yang ikut terlibat kasus penyelundupan.

Kasus penyelundupan Ari Askhara Cs terkait onderdil Harley Davidson dan dua sepeda Brompton yang didatangkan dari Prancis. Atas perbuatan pria kelahiran Jakarta, 13 Oktober 1971 ini, negara telah dirugikan sebesar Rp532 juta sampai Rp1,5 miliar.

Menteri Erick menjelaskan, menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah karena harus dibarengi dengan akhlak. "Apapun yang kita kerjakan yang penting kan nomor satu akhlak kita, karakter kita, apalagi di Garuda itu semua ada. Kalau dia menjadi salah satu pimpinan, itu pasti kan mendapat nafkah yang banyak," kata dia.

Selain itu, kata dia, posisi di puncak kepemimpinan sangat rentan dengan banyak godaan. Sebab, seorang pemimpin merupakan pemegang puncak kekuasaan perusahaan.

"Yang problem di Garuda itu dikelilingi perempuan yang cantik-cantik. Kalau kita laki-laki kan tiga hal yang memberatkan, kekuasaan, uang dan wanita," ujarnya.

3 dari 4 halaman

BUMN Bakal Dilarang Garap Bisnis Sampingan

Selain susunan direksi, Menteri Erick turut bersih-bersih pada tata kelola BUMN. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir akan mengusut perusahaan BUMN yang mengerjakan proyek di luar lingkup bisnis intinya.

"Kami ingin buat semua BUMN kembali ke core business masing-masing. Itu tetap mekanisme bisnis," tegas Arya.

Dia lantas memberikan contoh adanya 85 hotel yang dimiliki sejumlah perusahaan pelat merah. Namun, hotel-hotel tersebut tak semuanya menjadi bagian dari BUMN perhotelan, yakni PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau Inna Hotel Group.

Beberapa di antaranya dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) Tbk dan PT PANN Multi Finance. Perusahaan tersebut merambah bisnis perhotelan guna menambal kas pemasukan.

"PT PANN punya hotel di Bandung besar. Saya tanya, apakah itu menguntungkan? Mereka bilang iya pak, itu buat bantu kami bayar gaji-gaji (karyawan)," ungkap Arya.

4 dari 4 halaman

Direksi Tak Boleh Rangkap Jabatan

Kementerian BUMN sedang mengkaji berapa batas sesungguhnya agar direksi bisa merangkap jabatan komisaris anak perusahaan BUMN menyusul adanya satu direktur BUMN yang menjabat komisaris di delapan anak perusahaan.

"Nanti akan ditinjau dari jumlah anak atau cucu perusahaan yang mereka boleh tempati dan honor yang diterima," kata Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga.

Arya sebelumnya mengungkapkan bahwa setelah dikaji, ternyata ada satu orang direktur bisa menjabat posisi komisaris di delapan sampai lebih dari 10 anak perusahaan BUMN.

Menurut dia, ternyata aturan main dalam Peraturan Menteri atau Permen BUMN selama ini, direksi BUMN itu diperbolehkan memegang posisi komisaris anak perusahaan.

Arya menjelaskan, direktur BUMN yang merangkap jabatan tersebut tidak akan mampu untuk mengawasi sampai dengan delapan anak perusahaan BUMN.

"Kenapa dulu direksi bisa merangkap jabatan sebagai Komisaris anak perusahaan BUMN? Mungkin alasannya agar direktur BUMN untuk bisa juga mengawasi jalannya direksi anak perusahaan. Tapi kalau sampai jadi komisaris di delapan anak perusahaan BUMN tidak mungkin juga mengawasinya," kata Staf Khusus Kementerian BUMN tersebut.

(mdk/bim)

Baca juga:
100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf: Para Menteri yang Tuai Kontroversi
Kinerja Imigrasi Noda Merah 100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: PR Besar Penegakan Hukum
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Catatan Pemberantasan Korupsi dan HAM

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.