3 Menteri Kabinet Jokowi Dinilai Wajib Diganti Demi Genjot Pajak

UANG | 15 Oktober 2019 12:31 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ekonom Senior, Faisal Basri, mengkritisi penerimaan pajak yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dia lantas mempertanyakan kinerja kepemimpinan kabinet Jokowi di tiga kementerian yang vital dalam penerimaan pajak.

Dia mengatakan, pajak memang merupakan sebuah instrumen strategis yang membutuhkan penanganan dari lintas sektoral, sehingga memerlukan tenaga dari orang terkait yang handal di bidangnya. "Pajak merupakan instrumen strategis yang membutuhkan penanganan lintas sektoral. Makanya kita butuh tim yang kompak," jelasnya di Jakarta, Selasa (15/10).

Faisal kemudian mencibir kinerja tiga menteri pada kabinet kerja yang tak bisa memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Mereka diantaranya Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan beserta Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

"Menperin jangan dikasih orang politik. Mentan jangan Amran, Kementerian ESDM jangan Jonan dan Arcandra. Mereka mengurangi potensi penerimaan negara," cibir dia.

"Tiga sektor riil ini (perindustrian, pertanian, ESDM), lebih dari separoh penghasilan pajak dari tiga menteri ini. Mereka yang menanem dan nyiram," dia menambahkan.

Ke depan, dia berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau menunjuk orang yang tepat di jajaran pemerintahan berikutnya agar berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

"Kita pantas optimistis kalau tanggal 20 (Oktober, pengumuman Kabinet Jokowi jilid II) tim ekonominya kompak dan solid," imbuh Faisal.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Wapres JK Ingatkan Pentingnya Keseimbangan dalam Pemerintahan
PKB ke Gerindra: Datang Belakangan, Dapat Jatah Belakangan
Giliran Airlangga Hartarto bakal Ditemui Prabowo Subianto Sore Ini
Tak Ingin 'Asal Bapak Senang', Sandiaga Kirim Sinyal Ogah Jadi Menteri Jokowi
Kisah Presiden Soeharto Pilih Menteri Sampai Libatkan Intelijen
Cak Imin: Sampai Detik Ini Saya Belum Dengar Pak Prabowo Mau Masuk Koalisi
PKS: Jangan Sampai Jatah Koalisi Jokowi Kurang karena Partai Non Koalisi Gabung

(mdk/bim)