5 Fakta di Balik Indonesia Sulit Lepas Jerat Impor Sampah

5 Fakta di Balik Indonesia Sulit Lepas Jerat Impor Sampah
UANG | 11 Juli 2020 07:00 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Indonesia hingga kini masih ketergantungan sampah impor untuk kebutuhan industri. Sejak awal tahun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan 101 rekomendasi impor sampah atau limbah.

Rekomendasi impor sampah yang paling banyak diterbitkan oleh KLHK untuk impor limbah non B3 jenis logam sebanyak 44 rekomendasi. Kemudian, kedua untuk sampah jenis plastik sebanyak 27 rekomendasi dan ketiga adalah sampah kertas sebanyak 25 rekomendasi.

Selain ketiga jenis limbah non B3 tersebut, pemerintah juga memberikan rekomendasi impor untuk sampah jenis karet sebanyak 1 rekomendasi. Lalu untuk jenis kaca dan tekstil masing-masing sebanyak 2 rekomendasi.

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyoroti kebijakan pemerintah melakukan impor sampah. Menurutnya, dengan penduduk sebanyak 267 juta jiwa dan baru saja naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas, Indonesia seharusnya tidak perlu lagi mengimpor sampah.

"Apakah produksi sampah di dalam negeri ini belum bisa memenuhi kebutuhan industri atau sudah memenuhi? Ini jadi pertanyaan. Karena Indonesia ini adalah negara yang statusnya sudah dinaikkan dari negara menengah ke level atas. Artinya Indonesia adalah negara industri. Penduduknya 267 juta jiwa dan semuanya setiap hari menghasilkan sampah," ujarnya.

Hermanto tidak memungkiri ada kebutuhan industri terhadap sampah atau limbah yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun seharusnya, pemerintah bisa menangani masalah tersebut agar tidak selalu mengandalkan impor. Dia menegaskan, jangan sampai akibat impor, Indonesia menjadi negara sampah.

Atas hal tersebut, berikut 5 fakta di balik Indonesia yang belum bisa lepas dari jerat impor sampah dirangkum oleh merdeka.com.

1 dari 5 halaman

1. Alasan Indonesia Belum Lepas Jerat Impor Sampah

indonesia belum lepas jerat impor sampah rev2

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan impor sampah masih dilakukan karena ketidakmampuan pemerintah daerah menggerakkan masyarakat untuk memilah sampah dengan benar.

"Kenapa masih impor sampah? Karena memang pemda pemangku mandat dari undang-undang sampah itu, pemda belum mampu menyediakan pengangkutan sampah terpilah," ujar Vivien.

Vivien mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong agar pemilahan sampah ini bisa dilakukan sehingga Indonesia tidak mengimpor sampah. Salah satunya melalui penyusunan peta jalan atau roadmap pemenuhan bahan baku industri daur ulang dalam negeri.

2 dari 5 halaman

2. Industri Dalam Negeri Belum Siap Serap Sampah Masyarakat

dalam negeri belum siap serap sampah masyarakat rev2

Selain melibatkan pemerintah daerah menyediakan bank sampah dan bekerja sama dengan pemulung, KLHK juga meminta agar Kementerian Perindustrian mampu menggaet perusahaan dalam negeri mau menyerap sampah terpilah. Sehingga antara penyedia dan penyerap bisa terhubung dengan baik. Dengan begitu maka permintaan dalam negeri bisa terpenuhi.

"Lalu di Kemenperin harus menyediakan perusahaan daur ulang jadi memajukan offtaker-nya karena banyak bank sampah mati karena nggak ada pembeli sampah terpilah. Dengan SKB kami bisa koordinasi dengan baik, bersama Kemendag Kemenperin dalam memenuhi hal tersebut," tandas Vivien.

3 dari 5 halaman

3. Bos Bea Cukai Pusing Masih Ada 1.000 Lebih Konteiner Sampah di Pelabuhan

bea cukai pusing masih ada 1000 lebih konteiner sampah di pelabuhan rev2

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi mengeluhkan ketidakjelasan nasib sampah impor yang didatangkan dari luar negeri. Menurutnya, hingga kini ada 1.000 lebih kontainer limbah sampah yang masih tertahan di pelabuhan.

"Sekarang ini ada 1000 lebih yang masih ada di pelabuhan. Kami nahannya juga agak pening. Kalau cuma sehari dua hari oke, tetapi ini sudah berbulan-bulan. Dan mudah-mudahan ini segera selesai," ujar Heru.

Ketidakjelasan nasib sampah untuk industri tersebut terjadi karena belum adanya putusan tetap dari kementerian terkait. Hal tersebut membuat sampah terus menumpuk tanpa digunakan oleh pengusaha.

4 dari 5 halaman

4. Hingga Mei 2020, Pemerintah Terbitkan 101 Rekomendasi Izin Impor Sampah

mei 2020 pemerintah terbitkan

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan pemerintah sudah menerbitkan rekomendasi izin impor sampah sebanyak 101 rekomendasi dari awal tahun hingga Mei 2020. Jumlah permohonan rekomendasi impor limbah non B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tersebut terdiri dari plastik, logam, karet, kaca dan tekstil.

"Dari bulan Januari hingga Mei 2020 jumlah rekomendasi yang telah diterbitkan adalah 101 rekomendasi," ujar Vivien.

Hingga kini, kata Vivien, masih ada sebanyak 13 permohonan rekomendasi yang menanti untuk bisa masuk membawa sampah ke dalam negeri. Adapun kendala impor sampah tersebut adalah terkait kekurangan kelengkapan dokumen.

Vivien melanjutkan, pemerintah tidak sembarangan dalam memberikan rekomendasi impor sampah dari negara lain. Untuk kontainer yang terbukti membawa sampah yang tidak diizinkan maka pemerintah akan melakukan reekspor ke negara asal. Hingga Mei lalu, pemerintah sudah mengembalikan sampah ke negara asal sebanyak 304 kontainer.

5 dari 5 halaman

5. Presiden Jokowi Minta Impor Sampah Ditekan dan Maksimalkan Hasil Dalam Negeri

jokowi minta impor sampah ditekan dan maksimalkan hasil dalam negeri rev2

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya untuk memperketat impor sampah dan limbah ke Indonesia. Dia juga meminta agar pihak yang melanggar aturan terkait impor sampah limbah ditindak tegas.

"Penegakan aturan dan pengawasan yang ketat, seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia. Juga lakukan langkah-langkah tegas, yang harus dilakukan ketika menemukan pelanggaran di lapangan," kata Jokowi.

Dia menerima laporan bahwa tren impor sampah dan limbah yang dilakukan Indonesia mengalami peningkatan. Untuk itu, dia mengingatkan banyaknya sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia dapat merusak lingkungan. Terlebih, apabila sampah atau limbah tidak dapat didaur ulang.

"Lebih bahayanya lagi terkontaminasi oleh bahan berbahaya, beracun atau B3 yang berbahaya bagi masyarakat," ucapnya.

Untuk itu, Jokowi menyebut perlu adanya langkah pengendalian yang harus dilakukan pemerintah. Contohnya, dengan memaksimalkan potensi sampah yang ada di Indonesia. "Kedua, regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah agar betul-betul segera dipercepat penyelesaiannya," jelasnya.

  (mdk/bim)

Baca juga:
KLHK: Kita Impor Sampah karena Pemda Belum Mampu Menyediakan
Sindiran DPR: Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Atas, Tapi RI Masih Impor Sampah
Bos Bea Cukai Pusing Sampah Impor Numpuk dan Tak Kunjung Ada Kejelasan
Hingga Mei 2020, Pemerintah Terbitkan 101 Rekomendasi Izin Impor Sampah
Siswi SMP Asal Gresik Kirimkan Surat untuk PM Australia dan Kanselir Jerman
Malaysia Kirim Balik 150 Kontainer Sampah Plastik ke Empat Negara
LIPI Teliti Sampah Plastik di Laut, Limbah Rakyat RI atau Milik Negara Lain

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami