5 Persoalan yang bikin sarjana muda Indonesia susah dapat kerja

Merdeka.com - Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan bonus demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Timotius Harsono mengingatkan bahwa persoalan tenaga kerja akan semakin berat beberapa tahun mendatang.

Salah satu faktornya adalah pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Dalam era liberalisasi kawasan itu, peraturan ketenagakerjaan Indonesia tidak akan lagi bertaji. Misalnya beleid yang menyebut bahwa pekerja asing hanya boleh mengisi posisi manajer atau di atasnya.

Bahkan, nantinya, pekerja terampil di level bawah juga bakal dibanjiri orang asing. Timotius khawatir bila tak bersiap-siap, akan banyak penduduk Indonesia tersisihkan dari tenaga kerja Malaysia, Filipina, atau Thailand.

"Sulit mempertahankan kebijakan tenaga kerja di era MEA. Aturan kita akan tunduk dengan MEA. Makanya cara terbaik adalah menyiapkan diri ketika diberlakukan perusahaan asing mencari tenaga kerja, kita punya stok orang yang terampil dan sesuai standar internasional," kata Timotius kepada merdeka.com.

Lembaga HSBC dalam sebuah survei menyatakan akan semakin banyak ekspatriat berusaha bekerja di Tanah Air. Sebab, gaji yang diberikan pada pekerja asing cukup tinggi. Sekitar 22 persen ekspatriat di Indonesia menerima gaji USD 250.000 alias Rp 3,9 miliar per tahun, atau ketika dipecah lagi menjadi Rp 325 juta per bulan.

Sejumlah kalangan menilai Indonesia harus segera berbenah untuk mengantisipasi semakin terpinggirkannya pekerja lokal. Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah masalah yang membuat para sarjana muda Indonesia sulit mendapatkan pekerjaan.

Pencari kerja lebih menyukai lulusan luar negeri

Jebolan universitas di Indonesia ternyata masih dipandang sebelah mata oleh pelaku bisnis dan industri. Kalangan dunia usaha lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari lulusan luar negeri sebagai tenaga ahli.Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengakui hal tersebut. Dari penuturannya, kompetensi dan kualitas lulusan universitas di Indonesia masih kalah bersaing dibandingkan lulusan universitas di Singapura."Semua tergantung tingkat kesiapan lulusan dari universitas kita dibandingkan dengan lulusan Singapura. Kalau dari industri, kebanyakan tentu saya dapat katakan bahwa masih kurang," ujarnya di Kantornya, kawasan Jakarta Selatan.

Universitas di Indonesia tak fokus pada kualitas lulusannya

Rendahnya daya saing lulusan universitas di Indonesia dibanding produk universitas negara lain tidak lepas dari sesat pikir paradigma universitas dalam negeri. Umumnya, universitas di Indonesia masih mengutamakan jumlah lulusan dibanding kualitas mahasiswa yang dihasilkan. Karena itu perlu reformasi pola pikir untuk mengubah paradigma tersebut.Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto berharap, dengan kerja sama antara Kadin Indonesia dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), kualitas lulusan universitas di Indonesia bisa lebih meningkat."Jadi dengan kerja sama ini akan kami tingkatkan kualitas dari para lulusan universitas kita," tuturnya.

Dunia kerja saat ini membutuhkan banyak lulusan teknik

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengungkapkan, banyak investor asing kesulitan mencari tenaga kerja di Indonesia. Alasannya, tidak ada lulusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lulusan yang paling banyak dicari oleh investor adalah jurusan teknik.Di era 60-an, jurusan teknik paling diminati mahasiswa. Namun saat ini peminatnya semakin berkurang. Di sisi lain kebutuhan semakin besar."Kalau negara ini mau maju masih banyak PMA yang masuk butuh banyak engineering tapi suplai-nya sangat terbatas," ujar Suryo di Kantornya, kawasan Jakarta Selatan.Karena di Indonesia tidak mendapat tenaga kerja sesuai kebutuhan, investor asing memutuskan memboyong tenaga ahli dari negara mereka masing-masing. Dampaknya, tenaga kerja Indonesia tak laku di mata perusahaan asing.

Kasus ijazah palsu membuat tenaga kerja lokal diragukan

Publik tengah dihebohkan dengan terkuaknya kasus ijazah palsu yang menyeret sejumlah nama mulai dari anggota DPR sampai pejabat negara. Nama salah satu menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK pun dituding mendapatkan gelar dari ijazah palsu.Kasus ini bisa menurunkan tingkat kepercayaan dari dunia usaha terhadap lulusan Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menilai, adanya ijazah palsu membuat citra pendidikan Indonesia semakin tercoreng. Karena pada akhirnya industri atau pengusaha bisa tidak melirik lulusan dari Indonesia."Ini sangat memprihatinkan, situasi yang terakhir ini. Saya kira memang harus ada upaya penertiban, kalau tidak ini akan mencederai ya persepsi daripada ijazah yang dimiliki dari perguruan tinggi di Indonesia," ungkapnya di kantornya, kawasan Jakarta Selatan.Terlepas dari itu, Suryo melihat perlunya mengubah paradigma di masyarakat. Ijazah dan gelar jangan lagi jadi acuan, melainkan ilmu dan wawasan yang perlu dikejar.

Sinergi kampus dan pengusaha belum maksimal ciptakan tenaga kerja

Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja profesional dan terampil di bidangnya. Persaingan memasuki dunia kerja pun semakin ketat. Karena itu perlu mahasiswa perlu ditempa dan dipersiapkan sebelum secara langsung terjun ke dunia usaha.Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) melihat pendidikan formal saja tidak cukup sebagai bekal dan modal bagi mahasiswa memasuki dunia usaha. Peningkatan kualitas dan kapasitas mahasiswa wajib dilakukan semua pihak.Ketua APTISI Edy Suandi Hamid mengungkapkan, hubungan kerja sama dengan pemerintah sudah banyak dilakukan pihak perguruan tinggi. Namun, kerja sama dengan industri atau pengusaha belum banyak dilakukan."Harus kami akui, kami mencatat hubungan sinergis kampus dan dunia usaha masih jauh dari maksimal. Masih banyak jalan sendiri-sendiri. Sebetulnya bisa dikerjasamakan, tapi masih lebih dan belum kami efektifkan," ujar Edy di Kantor KADIN Indonesia, Jakarta Selatan.