5 Strategi Dorong Perkembangan Industri Halal di Indonesia

UANG | 14 November 2019 13:02 Reporter : Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia. Untuk itu, BI telah menyiapkan 5 strategi.

Di antaranya, Competitiveness (daya saing), Certification (sertifikasi), Coordination (koordinasi), Campaign (publikasi) dan Corporation (kerja sama).

"Implementasi lima jurus tersebut dapat menjadi kunci untuk menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar tetapi juga sebagai basis produksi industri halal global," kata dia dalam konferensi INHALIFE yang bertajuk Creating Halal Champions Accessing to The Global Halal Markets: From Potency to Reality, sebagai rangkaian kegiatan ISEF 2019, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

Dia menjelaskan, Competitiveness (daya saing) dapat dilakukan melalui pemetaan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan, seperti sektor makanan dan minuman, fashion, wisata, dan ekonomi digital. Sementara itu, Certification (sertifikasi) diperlukan untuk memperluas akses pasar.

"Oleh karena itu, para pengambil kebijakan dan pelaku perlu bersama mendorong agar barang dan jasa yang dihasilkan memperoleh sertifikasi halal," ujarnya.

Kemudian Coordination (koordinasi) dan sinergi kebijakan dan program antara pemerintah, Bank Indonesia dan lembaga terkait diperlukan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Adapun Campaign (Promosi) diperlukan untuk memperkenalkan kepada publik bahwa gaya hidup halal bersifat universal, tidak hanya untuk muslim, namun juga untuk nonmuslim.

"Dan yang terakhir, Corporation (kerja sama) antara pemangku kepentingan industri halal nasional dan internasional adalah juga prasyarat untuk membangun dan mengembangkan industri halal global," tutupnya.

1 dari 2 halaman

Tantangan Industri Halal

Perry mengungkapkan, tantangan perkembangan industri halal global yang dapat dimanfaatkan Indonesia, yaitu potensi pasar industri halal global yang semakin meningkat sejalan dengan populasi penduduk muslim sebanyak 1,84 miliar atau sekitar 24,4 persen dari populasi dunia.

"Potensi pengembangan sektor usaha berbasis syariah serta halal telah menjadi pilihan gaya hidup baik bagi muslim maupun non-muslim," kata dia.

Dia memaparkan data menurut Global Islamic Economy Report, pada akhir 2023, industri makanan halal akan bernilai USD 1,8 triliun, industri pariwisata halal akan bernilai USD 274 miliar, dan industri mode halal akan bernilai USD 361 miliar.

Potensi tersebut, lanjutnya, harus didukung dengan langkah antisipatif untuk menjawab beberapa tantangan antara lain, perkembangan digitalisasi, perlunya konvergensi internasional, tata kelola industri halal dan regulasi yang tepat di seluruh dunia.

"Termasuk mekanisme pembiayaan syariah yang dapat dipertanggungjawabkan dan selalu berusaha menghasilkan barang dan jasa yang halal," tutupnya.

2 dari 2 halaman

Penyebab Industri Halal RI Masih Tertinggal

Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) Sapta Nirwandar mengatakan, selain implementasi sertifikasi halal, Indonesia masih perlu melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan kinerja industri halalnya. Penciptaan ekosistem untuk industri halal masih harus terus dilakukan.

"Kenapa kita dengan Malaysia masih ketinggalan. Pertama ekosistem untuk halal industri itu harus kita ciptakan. Ini kan pekerjaan pemerintah, pemerintah daerah dan pusat," kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Selasa (9/7).

Dukungan pemerintah juga harus ditopang oleh para pelaku usaha atau dunia bisnis. Keberanian para pelaku usaha untuk melakukan penetrasi ke industri halal sangat dibutuhkan. "Harus ada keberanian dan pengusaha Indonesia untuk mengambil peran di dalam produksi halal industri. Karena halal industri juga bisnis yang sangat besar," tegas dia.

Hal berikut adalah penerapan aturan. Menurut dia, jika pemerintah sudah mengesahkan aturan terkait sertifikat halal, maka harus betul-betul diterapkan di lapangan. "Berikutnya aturan. Mereka sudah mulai lama ditegakkan. Kalau harus ada pemisahan mana yang halal mana yang tidak sehingga konsumen bisa memilih," ungkapnya. (mdk/azz)

Baca juga:
Percepat Pertumbuhan Keuangan Ekonomi Syariah, Ini Rekomendasi Bos BI
Bos BI: Teknologi Digital Bisa Percepat Keuangan Syariah
Peran Bank Indonesia dalam Meningkatkan Ekonomi Syariah
Ma'ruf Amin Minta Indonesia Jadi Produsen Produk Halal
Perkuat Ekonomi Syariah, Pemerintah Akan Revisi Perpres KNKS
BI : Ekonomi Syariah Akan Jadi Arus Baru Perkembangan Ekonomi RI