50.000 dari 200.000 Koperasi di Indonesia dibubarkan pemerintah

50.000 dari 200.000 Koperasi di Indonesia dibubarkan pemerintah
UANG | 25 Juli 2018 15:13 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membubarkan 50.000 unit koperasi tidak aktif dari sekitar 200.000 unit koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemerintah juga telah melakukan penyehatan pada 75.000 unit koperasi.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, mengatakan bahwa di Indonesia ada sekitar 200.000 unit koperasi, namun koperasi yang sehat hanya sekitar 80.000 unit.

"Kami juga melakukan penyehatan 75.000 unit koperasi, dan membubarkan 50.000 unit koperasi pasif atau sudah tidak melakukan kegiatan," kata Menteri Puspayoga seperti dikutip dari Antara dalam peringatan HUT ke-71 Koperasi di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (25/7).

Dia mengatakan ada tiga langkah untuk membuat koperasi di Indonesia berkembang, tumbuh, dan maju. Tiga langkah yang dilakukan Kemenkop-UKM, yakni reorientasi koperasi, rehabilitasi koperasi, dan pengembangan koperasi.

Reoritentasi koperasi ini, lebih menitikkan pada kualitas dan jumlah anggota dalam koperasi, bukan jumlah koperasi yang selalu meningkat. Rehabilitasi dilakukan dengan pembinaan dan pendampingan agar koperasi sehat dalam menjalankan usahanya.

Kemudian, pengembangan koperasi yakni ada bantuan permodalan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) yang mayoritas anggotanya melakukan pelaku UKM. Perbankan yang ditunjuk pemerintah telah menyalurkan KUR sekitar Rp 96 triliun.

"Koperasi harus mampu berinovasi dan memanfaatkan teknologi kalau tidak ingin tertinggal atau ditinggalkan anggota," katanya.

Sementara itu, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, mengatakan saat ini koperasi dihadapkan pada tantangan besar pada era modernisasi ekonomi dan tatanan ekonomi dunia yang tumbuh pesat dengan kebijakan-kebijakan yang cenderung "liberal".

Koperasi dituntut untuk berkembang dinamis mengikuti arus perkembangan ekonomi serta dituntut untuk dapat berdaya saing dengan entitas ekonomi lain yang secara finansial lebih kuat dan memiliki kemampuan organisasi yang lebih kuat.

Peningkatan kekuatan koperasi guna meningkatkan daya saing dan kemandirian sangatlah penting agar koperasi tidak hanya menjadi penonton dan pengikut semata. "Oleh karena itu, reformasi dan modernisasi koperasi menjadi hal yang wajib kita laksanakan untuk menciptakan koperasi-koperasi yang tangguh, berdaya saing, dan tidak mudah sakit yang akan berdampak pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat," katanya. (mdk/bim)

Baca juga:
Kemenkop: Baru 20 persen UMKM yang mengakses modal lewat bank
Indonesia krisis kaderisasi penerus koperasi
KemenkopUKM minta rencana pembatasan transaksi tunai disosialisasikan
KemenkopUKM targetkan jumlah wirausaha tumbuh 5 persen di 2019
GP Ansor beberkan kelemahan UMKM dalam negeri di era digital
Pembinaan kurang konsisten, kontribusi koperasi ke PDB RI masih rendah
Puluhan UMKM lokal mejeng di Malaysia Internasional Halal Showcase 2018

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami