6 Kemarahan Jokowi sepanjang 2017 karena buruknya pengelolaan keuangan dan ekonomi

UANG | 7 Desember 2017 06:00 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras kinerja menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga. Presiden Jokowi melihat, bawahannya kerap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak tepat sasaran.

Dia mencontohkan kinerja Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin Menteri Hanif Dhakiri. Presiden Jokowi menyebut, anggaran pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dialokasikan sebesar Rp 3 miliar, namun hanya Rp 500 juta yang digunakan Kemenaker untuk program prioritas.

"Anggarannya Rp 3 M pemulangan TKI. Biaya pemulangan Rp 500 juta, yang Rp 2,5 miliar ini untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi, perjalanan daerah dan lain-lain," ungkap Presiden Jokowi dengan nada keras.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta agar menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga memperhitungkan rencana kerja dan anggaran (RKA) dengan matang. APBN harus digunakan untuk kegiatan inti bukan kegiatan pendukung.

"Hati hati. Sekali lagi jangan fokusnya di kegiatan pendukung tapi kegiatan inti," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga juga paham manajemen keuangan. Sehingga seluruh alokasi anggaran untuk kementerian dan lembaga bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan.

"Lakukan efisiensi belanja operasional termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor dan kegiatan, dan rapat-rapat," ucapnya.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar menteri kabinet kerja dan pimpinan memperbaiki kualitas kerja. "Sangat kebangetan sekali kalau kita sudah tahu kalau itu keliru, kalau itu salah, masih kita ulang-ulang," katanya.

Selain kemarahan akibat penggunaan APBN tak tepat sasaran, merdeka.com akan merangkum masalah lain yang membuat Presiden Jokowi murka sepanjang tahun ini. Selamat membaca.

Presiden Jokowi murka masih ada kementerian gunakan anggaran untuk jalan-jalan

Presiden Jokowi marah karena pembagian beras sejahtera lambat

Daripada marah nama dicatut, Jokowi ditagih setop kontrak Freeport

Amien Rais: Mendengar Pak Jokowi marah, senang sekali

Fahri sebut Jokowi seharusnya marahi Sudirman Said

1 dari 5 halaman

Jokowi marah menteri kerap keluarkan aturan penghambat

Rapat Kabinet Kerja. ©2014 Setpres/CahyoBruri Sasmito

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur dan mengingatkan para menteri agar berhati-hati dalam mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen). Jokowi meminta agar sebelum mengeluarkan permen, betul-betul dihitung, dikalkulasi, dan diberikan waktu pemanasan terlebih dahulu. Jokowi mewanti-wanti jangan sampai Permen itu nantinya menghambat dunia usaha.

Presiden Jokowi menegaskan, kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini memang hanya ada dua, karena APBN tidak mungkin melompat atau meloncat. Pertama adalah investasi atau peningkatan investasi, dan yang kedua, peningkatan ekspor.

"Lah kalau masih keluar peraturan menteri atau peraturan Dirjen yang justru menambah birokrasi, menambah ruwetnya orang yang ingin ekspansi atau investasi ya pasti saya tegur," ungkap Presiden Jokowi.

Saat ditanya wartawan apa ada teguran atau sanksi, Presiden Jokowi mengingatkan, ini baru mengeluarkan satu-satu Permen saja. "Ya ditegur mestinya sudah ngertilah apa yang harus dilakukan ya," pungkas Presiden Jokowi.

2 dari 5 halaman

Jokowi marah pembagian beras sejahtera lambat

Rapat Kabinet Kerja. ©2014 Setpres/CahyoBruri Sasmito

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/6). Presiden mengutarakan kekecewaannya karena lambatnya pendistribusian dan pembagian beras sejahtera kepada masyarakat.

"Saya ingin agar ini segera ditindaklanjuti. Saya kira rapat terakhir sudah kita putuskan agar ini ditindaklanjuti di lapangan. Karena keterlambatan pembagian beras sejahtera ini berdampak pada hasil indikasi ekonomi yang telah disurvei oleh BPS (Badan Pusat Statistik)," tegas Presiden Jokowi.

Kepala Negara menegaskan, keterlambatan ini tidak boleh terjadi lagi. Jika menemui persoalan, menteri terkait harus segera berkoordinasi dengan Presiden untuk mencari jalan keluar atau solusinya.

"Mestinya, kalau ada hal yang penting seperti ini saya diberi tahu sehingga dampak yang ada dari keterlambatan ini benar-benar tidak dirasakan langsung oleh masyarakat," ucapnya.

3 dari 5 halaman

Jokowi marah ada jalan ke bandara sempit

Rapat Kabinet Kerja. ©2014 Setpres/CahyoBruri Sasmito

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta kepada pemerintah daerah memperlebar dan memperbaiki jalan menuju Bandara Adi Soemarmo. Permintaan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan peresmian dimulainya pembangunan kereta bandara, di Bandara Internasional Adi Soemarmo, Solo.

Presiden Jokowi menegaskan, perbaikan infrastruktur tersebut penting, karena bandara Adi Soemarmo akan menjadi penghubung (hub) di Pulau Jawa, untuk menopang Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Maka dari itu, perbaikan infrastruktur terutama jalan menuju bandara mendesak dilakukan.

"Jalan menuju bandara harus perlebar, harus diperbaiki. Masak jalan ke bandara kecil seperti itu! Ini tanggung jawab pak Gubernur (Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo) dan bupati atau wali kota. Tadi sudah dijawab iya sama pak gubernur dan bupati. Saya catat ini," ujarnya.

4 dari 5 halaman

Jokowi marah masih ada K/L dapat penilaian disclaimer

Rapat Kabinet Kerja. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 telah selesai disusun dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, LKPP tersebut diberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan opini audit terbaik yang dicapai oleh pemerintah dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

Namun demikian, dari hasil ini masih ditemukan 8 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dan 6 LKKL tidak memberikan pendapat atau disclamer.

Presiden Jokowi 'menyemprot' kementerian/lembaga dengan laporan keuangan buruk tersebut. Jokowi memerintahkan agar mereka yang berpredikat ini membentuk Task Force khusus.

"Yang disclaimer saya ingin dibentuk Task Force khusus agar bisa meloncat langsung ke WTP. Kemudian yang Wajar Dengan Pengecualian juga, ini semua bentuk Task Force, kemudian berkomunikasi dengan BPK," kata Presiden Jokowi.

Adapun 6 kementerian dan lembaga yang mendapat opini TMP atau disclaimer adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Kemenpora, LPP TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif.

"Ini bolak balik disclaimer bertahun-tahun tidak rampung-rampung," sambung Presiden Jokowi kesal.

5 dari 5 halaman

Jokowi marah masalah nelayan berkutat pada cantrang

Rapat Kabinet Kerja. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta bawahannya memperhatikan riset kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi mengingatkan agar nelayan diajak beradaptasi dengan kecanggihan teknologi dan menggunakan cara baru dalam menangkap ikan.

"Nelayan kita jangan terus diajak bekerja dengan pola yang lama. Harus berani kita loncatkan ke dunia yang lain," kata Presiden Jokowi.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi menyinggung soal penggunaan cantrang oleh nelayan dalam menangkap ikan di laut Indonesia. Menurut dia, seharusnya persoalan cantrang sudah selesai dan nelayan mulai menggunakan pola baru dalam menangkap ikan.

"Sudah beberapa puluh tahun kita berurusan dengan cantrang. Setiap tahun urusan cantrang, tidak ada habisnya sehingga melupakan strategi besar yang lain yang memiliki nilai tambah yang lebih baik," ujarnya.

  (mdk/bim)

Baca juga:
Presiden Jokowi murka masih ada kementerian gunakan anggaran untuk jalan-jalan
Presiden Jokowi marah karena pembagian beras sejahtera lambat
Daripada marah nama dicatut, Jokowi ditagih setop kontrak Freeport
Amien Rais: Mendengar Pak Jokowi marah, senang sekali
Fahri sebut Jokowi seharusnya marahi Sudirman Said
Setahun jadi presiden, Jokowi lima kali marah
Ahok akui Jokowi koppig

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.