Airlangga Sebut Pemprov DKI akan Segera Terbitkan Regulasi PSBB

Airlangga Sebut Pemprov DKI akan Segera Terbitkan Regulasi PSBB
Anies Baswedan Teken Kepgub Perpanjangan PSBB Transisi. ©2020 Merdeka.com/Iqbal Nugroho
UANG | 7 Januari 2021 13:04 Reporter : Siti Nur Azzura

Merdeka.com - Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah direspons sejumlah daerah. Di antaranya Pemprov Bali yang menerbitkan regulasi dan Pemprov DKI Jakarta yang akan menerbitkan regulasi pada Kamis ini.

"Kepala daerah diharapkan sudah menyiapkan peraturan daerah baik pergub maupun perkada (peraturan kepala daerah)," kata Airlangga dalam jumpa pers virtual di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (7/1).

Menurut dia, Gubernur Bali sudah mengeluarkan surat edaran terkait pemberlakuan PSBB 11-25 Januari 2021. Begitu juga provinsi lain seperti Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga didorong penerbitan regulasi turunan yang regulasinya sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021.

Diketahui, PSBB baru itu diterapkan di semua wilayah DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yakni Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, dan Bali.

Pembatasan aktivitas masyarakat di antaranya kebijakan kerja dari rumah (WFH) sebesar 75 persen dan perkantoran kementerian/lembaga sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara-Reformasi Birokrasi dengan tetap memperketat protokol kesehatan.

Institusi pendidikan melakukan pembelajaran secara daring, sektor esensial masih beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasi, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan.

Restoran dan mal mengalami pembatasan jam operasional hingga pukul 19.00 WIB, makan dan minum di restoran hanya 25 persen dari kapasitas, serta pemesanan makanan dibawa pulang tetap diizinkan.

Kegiatan konstruksi dapat dilakukan 100 persen dengan protokol kesehatan, tempat ibadah hanya 50 persen dari kapasitas dengan protokol kesehatan, fasilitas umum ditutup, kegiatan sosial budaya dihentikan sementara dan transportasi umum dengan pembatasan kapasitas dan jam operasi. (mdk/azz)

Baca juga:
PSBB Jawa-Bali Ditargetkan Menekan Kasus Aktif Covid-19 Lebih dari 20 Persen
PSBB Jawa-Bali, DPR Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Satu Komando
Menko Airlangga Optimis Ekonomi RI Tetap Tumbuh Meski PSBB Ketat Diterapkan
Sambut PSBB Jawa-Bali, Ini Tanggapan Ganjar Pranowo
Airlangga soal Pembatasan Kegiatan Masyarakat: kita Bukan Melakukan Lockdown
DPR Minta Pemerintah Denda Daerah yang Melanggar PSBB Jawa-Bali

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami