Alasan BUMN Pilih DPR Bentuk Panja Ketimbang Pansus untuk Jiwasraya

UANG | 19 Januari 2020 15:30 Reporter : Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah membentuk tiga panitia kerja (Panja) dalam menangani kasus gagal bayar dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Tiga Panja tersebut yaitu Panja Komisi III, Panja Komisi VI dan Komisi XI DPR.

Namun, beberapa fraksi di DPR menginginkan masalah ini lebih serius ditangani dengan membangun panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki sengkarut yang terjadi di tubuh Jiwasraya. Dua fraksi yang saat ini menginginkan pembentukan pansus yakni Fraksi Partai Demokrat dan PKS. Dua fraksi ini ingin mendalami aliran dana Jiwasraya dari hulu sampai hilirnya.

Kementerian BUMN melalui staf menterinya, Arya Sinulingga mengatakan terbuka dengan sikap DPR yang telah membuat Panja.

"Mereka ingin buat panja, kami terima panja," kata Arya di Upnormal Coffe, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).

Arya menyebut pembentukan panja akan membuat kinerja BUMN menyelesaikan kasus ini lebih cepat. Sehingga kerjanya merasa diawasi.

Namun bila dibuat pansus Arya menilai itu dianggap berlebihan. Sebab, sejak kasus ini muncul, BUMN di bawah Erick Thohir langsung mengeksekusi. Pengungkapan tersangkanya pun bukan orang sembarangan.

"Ini lebih besar yang dikerjakan KPK," ujarnya.

Arya menilai, pansus baru bisa dibentuk jika BUMN telat atau lamban dalam merespons kasus. Sebaliknya, yang dilakukan BUMN saat ini sudah cepat tanggap. "Respon kami cepat kok," ujarnya.

1 dari 2 halaman

Godok Sejumlah Aturan

BUMN juga saat ini tengah menggodok sejumlah peraturan pemerintah (PP) untuk mendukung proses penyelesaian Jiwasraya. Pencarian dana untuk membayar nasabah pun sudah dilakukan.

Dia khawatir bila pansus dibentuk justru menghambat proses penyelamatan Jiwasraya. Lantaran fokusnya akan terbagi lagi dengan pemanggilan yang dilakukan pansus DPR.

"Kami mau fokus cari duit buat balikin duit nasabah. Kalau pansus kan lebih detil, nanti dipanggil tiap hari. Terus kapan kami kerjanya," ungkap Arya.

Untuk itu Arya menilai hadirnya panja sudah cukup sebagai dorongan legislatif untuk penyelesaian Jiwasraya. Dia akan terbuka dengan semua langkah-langkah penyelesaian kepada panja. Mulai dari jadwal penyelesaiannya, waktu pengembalian dana nasabah dan sebagainya.

2 dari 2 halaman

BUMN Cairkan Dana Nasabah Jiwasraya Rp2 Triliun Awal Maret

Sengkarut gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mulai menemukan titik terang. Setelah penangkapan lima direksi oleh Kejaksaan Agung, kini Kementerian BUMN mulai melakukan pembenahan.

Staf Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir sudah menyiapkan strategi penyelesaian. Secara bertahap mulai bulan awal bulan Maret pembayaran polis akan dilakukan secara bertahap.

"Diperkirakan sampai Rp2 triliun bisa dapat untuk tahap awal (pencairan)," kata Arya Sinulingga di Upnormal Coffe, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).

Di tahap awal ini, pencairan dana akan diprioritaskan kepada nasabah kecil. Adapun sumber dana yang dicairkan berasal dari investor yang masuk ke pembentukan anak perusahaan Jiwasraya yakni Jiwasraya Putra.

Arya menyebut, sudah ada investor yang bakal memberikan dana senilai Rp3 triliun. Dana ini diharapkan bisa cair pada kuartal pertama. (mdk/idr)

Baca juga:
BUMN Cairkan Dana Nasabah Jiwasraya Rp2 Triliun Awal Maret
Percaya Kejagung, PDIP Tolak Pansus Jiwasraya
Kasus Jiwasraya Dinilai Karena Kealpaan OJK
Demokrat: Skandal Jiwasraya Diduga Melibatkan Orang Dekat Kekuasaan
Investasi Turun, Taspen Masuk Pengawasan Ombudsman
Tak Hanya Pidana, Pemegang Polis Minta Pelaku Kasus Jiwasraya Dimiskinkan

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.