APBN 2021 Diarahkan Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

APBN 2021 Diarahkan Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi
UANG | 17 Juli 2020 10:47 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyelesaikan pembahasan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dalam Sidang Paripurna yang digelar Kamis (16/7). Kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2021 nantinya akan diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.

"Kebijakan ini dapat berjalan efektif apabila penanganan Covid-19 dan dampaknya di tahun 2020 ini berjalan dengan baik," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani seperti ditulis Jumat (17/7).

Puan menambahkan, DPR RI telah menyetujui kebijakan fiskal 2021 tersebut, sebagai momentum dalam melakukan penguatan dan penajaman APBN, khususnya dalam melakukan reformasi penganggaran, reformasi perpajakan dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), reformasi TKDD (Transfer Daerah dan Dana Desa), reformasi kesehatan, reformasi pendidikan, dan reformasi perlindungan sosial.

Melalui pembahasan di AKD DPR, Pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi makro RAPBN 2021, yaitu: pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen, inflasi 2,0 - 4,0 persen, nilai tukar rupiah Rp13.700-14.900 per USD, suku bunga SBN 10 tahun 6,29 - 8,29 persen, ICP USD42-45 per barel, lifting minyak bumi Rp690-710 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi Rp990-1.010 ribu per hari.

Dengan target dan indikator pembangunan pada 2021 yang disetujui bersama adalah tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 7,7-9,1 persen, tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2-9,7 persen, target gini rasio 0,377-0,379, target indeks pembangunan manusia (IPM) 72,78-72,95, serta menetapkan Indikator pembangunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102-104 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104.

"Dengan penetapan asumsi makro dan target pembangunan tahun 2021 tersebut, Pemerintah agar memperhitungkan dengan cermat berbagai kemungkinan dalam mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang, dengan menyediakan ruang fiskal yang antisipatif sehingga APBN Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan efektif," pesan Puan. (mdk/azz)

Baca juga:
Sejumlah Catatan 7 Fraksi di DPR untuk RAPBN 2021
DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021
Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial, Mensos Usul Tambahan Anggaran Rp875 M
Menteri ESDM Soal Anggaran 2021: Kita Gunakan untuk Kepentingan Rakyat
Jalankan Program Rehabilitasi Hutan, KLHK Minta Tambahan Anggaran Rp5,3 Triliun
BNN Minta Tambahan Anggaran Rp234 Miliar, Salah Satunya Pembiakan Anjing Pelacak

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami