April 2020, Undang-undang Omnibus Law Diharapkan Sudah Terbentuk

UANG | 22 November 2019 14:27 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Pemerintah tengah mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk Omnibus Law. RUU ini nantinya akan diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR paling lambat pada Januari 2020 mendatang.

"Iya dibawa ke DPR (Januari) dan rencananya keinginannya April sudah bisa selesai," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani saat ditemui di Kemenko Pereknomian, Jakarta, Jumat (22/11).

Rosan mengatakan, seluruh kajian mengenai apa-apa saja yang menghambat akan segera diselesaikan pada akhir Desember mendatang. Dengan demikian, penyerahan RUU bisa segera diberikan kepada DPR pada Januari.

Rosan menyatakan pihaknya tengah dilibatkan dalam penyelesaian RUU Omnibus Law. Dia akan membentuk tim kecil yang akan mulai bekerja pada minggu ini. Adapun tim terbentuk dari 11 klaster yang terdiri dari perizinan tanah, persyaratan investasi, tenaga pekerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, dan kemudahan proyek pemerintah.

"Setelah itu kami panggil pelaku-pelaku asosiasi, dapat masukan dari mereka semua sebelum ini dibawa ke DPR. Jadi waktunya cukup singkat, diharapkan Januari sudah rampung semua," ujarnya.

1 dari 1 halaman

Undang-undang Terobosan

Rosan mengatakan, sejauh ini pasal-pasal masih bergerak dari 74-79 undang-undang. Menurutnya ini menjadi suatu terobosan yang diperlukan dari segi kemudahan berusaha, investasi yang pada ujungnya penciptaan lapangan pekerjaan baru.

Di samping itu, mengenai omnibus law perpajakan, pihaknya juga akan melakukan pembahasan dalam sebulan ini sebelum diserahkan ke DPR. Nantinya, sosialisasi akan dilakukan tidak hanya di Jakarta, namun di seluruh daerah Indonesia.

"Sesuai kesepakatan pak Menko mulai Januari sosialisasi ke seluruh Indonesia," tandasnya. (mdk/idr)

Baca juga:
Kadin akan Bentuk Tim Bantu Pemerintah Susun Omnibus Law
Jokowi Bertemu Delegasi Jepang, Bahas Proyek Gas Masela
Menko Airlangga Segera Serahkan RUU Omnibus Law ke Baleg DPR
Airlangga Sebut Surplus Neraca Perdagangan Oktober 2019 Melebihi Ekspektasi
Mahfud MD Sebut Banyak Anggota DPR Tak Paham Omnibus Law
Mahfud MD: Investasi Macet Karena Banyak Aturan, Omnibus Law Solusinya