Asosiasi DPRD Kota Yakin Omnibus Law Sinkronkan Perda Penghambat Investasi

Asosiasi DPRD Kota Yakin Omnibus Law Sinkronkan Perda Penghambat Investasi
Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Armudji bertemu Wapres. ©2020 Merdeka.com
EKONOMI | 14 Februari 2020 12:40 Reporter : Intan Umbari Prihatin

Merdeka.com - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Periode 2015-2020, Armudji menuturkan, banyak peraturan daerah (Perda) yang tidak sinkron dengan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat. Hal tersebut dapat mempersulit investasi di daerah.

"Yang mana banyak Perda selama ini tidak ada sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan pusat," kata Armudji di Komplek Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).

Dia mengapresiasi kehadiran Omnibus Law. Menurutnya, payung hukum itu bisa mensinkronisasi Perda yang selama ini tak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Omnibus law ini secara otomatis kita akan menyadari adanya investasi yang harus bisa berkembang dan tumbuh di kota kita masing-masing," kata Armudji.

Dia juga berharap dengan adanya omnibus law akan mempercepat investasi di seluruh Indonesia. Para investor tidak terganjal aturan-aturan. Ini sesuai dengan tema Musyawarah Nasional (Munas) pada 10-13 Maret.

"Itu tujuan kita Munas yang mudah-mudahan Pak Wapres tadi ada kesediaan dan kesanggupan dan untuk memotivasi adanya Omnibus Law itu," ungkap Armudji.

Baca Selanjutnya: 347 Perda Bermasalah Hambat Investasi...

Halaman

(mdk/noe)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami