Aturan Baru, DJP Wajibkan Penerima Tax Allowance Beri Laporan Realisasi

Aturan Baru, DJP Wajibkan Penerima Tax Allowance Beri Laporan Realisasi
Pajak. ©2013 Merdeka.com/Ditjen Pajak
UANG | 21 Februari 2020 18:50 Reporter : Idris Rusadi Putra

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mewajibkan bidang usaha yang mendapatkan fasilitas keringanan pajak penghasilan atau tax allowance untuk menyampaikan laporan jumlah realisasi penanaman modal dan realisasi produksi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama mengatakan, laporan itu disampaikan setiap tahun paling lambat 30 hari sejak berakhirnya tahun pajak.

"Aktiva yang mendapatkan fasilitas dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva yang baru," ujarnya dikutip Antara.

Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2020 yang baru ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 11 Februari 2020.

Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2019 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu.

Hestu menambahkan, penentuan kesesuaian pemenuhan bidang usaha, daerah tujuan investasi, kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas tax allowance dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi elektronik (OSS).

Permohonan fasilitas melalui OSS harus dilakukan sebelum produksi komersial dengan melampirkan salinan digital surat keterangan fiskal para pemegang saham dan salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal.

Baca Selanjutnya: Bidang Usaha Peroleh Tax Allowance...

Halaman

(mdk/idr)

TOPIK TERKAIT

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami