Aturan Baru, DJP Wajibkan Penerima Tax Allowance Beri Laporan Realisasi

Aturan Baru, DJP Wajibkan Penerima Tax Allowance Beri Laporan Realisasi
UANG | 21 Februari 2020 18:50 Reporter : Idris Rusadi Putra

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mewajibkan bidang usaha yang mendapatkan fasilitas keringanan pajak penghasilan atau tax allowance untuk menyampaikan laporan jumlah realisasi penanaman modal dan realisasi produksi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama mengatakan, laporan itu disampaikan setiap tahun paling lambat 30 hari sejak berakhirnya tahun pajak.

"Aktiva yang mendapatkan fasilitas dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva yang baru," ujarnya dikutip Antara.

Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2020 yang baru ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada 11 Februari 2020.

Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2019 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu.

Hestu menambahkan, penentuan kesesuaian pemenuhan bidang usaha, daerah tujuan investasi, kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas tax allowance dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi elektronik (OSS).

Permohonan fasilitas melalui OSS harus dilakukan sebelum produksi komersial dengan melampirkan salinan digital surat keterangan fiskal para pemegang saham dan salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal.

1 dari 1 halaman

Bidang Usaha Peroleh Tax Allowance

Dalam PP Nomor 78 Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 November 2019 terdapat 166 bidang usaha yang bisa memperoleh fasilitas pengurangan pajak penghasilan ini.

Bidang usaha yang bisa memperoleh tax allowance harus mempunyai nilai investasi tinggi atau untuk ekspor, memiliki penyerapan tenaga besar maupun kandungan lokal yang tinggi.

Beberapa diantaranya bidang usaha seperti budidaya sapi potong, gasifikasi batu bara di lokasi penambangan, pertambangan pasir besi, pertambangan bijih besi dan pertambangan bijih nikel.

Selain itu, industri gula pasir, industri minyak goreng kelapa, industri makan bayi, industri pemintalan benang, industri pertenunan, industri batik dan industri sepatu olah raga.

Kemudian, industri bahan farmasi, industri komputer dan atau perakitan komputer dan industri batu baterai.

Fasilitas tax allowance itu mencakup pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah nilai penanaman modal berupa aktiva tetap termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, melalui pembebanan selama enam tahun masing-masing sebesar lima persen.

Selanjutnya, penyusutan atau amortisasi dipercepat atas aktiva tetap berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh dalam rangka penanaman modal.

Kemudian, tarif pajak penghasilan sebesar 10 persen, atau tarif yang lebih rendah sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda, atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Terakhir, terdapat kompensasi kerugian yang lebih lama dari lima tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. (mdk/idr)

Baca juga:
Turun Dibanding 2019, Penerimaan per Januari 2020 Hanya Rp103,7 Triliun
Google dan DJP Kerjasama Permudah UMKM Dapat Informasi Pajak
Membongkar Omnibus Law, Negara Kehilangan Rp80 T & Permudah Penerapan Cukai Plastik
Pemanfaatan Big Data Disebut Bisa Genjot Penerimaan Pajak
Omnibus Law Perpajakan, Negara Berpotensi Kehilangan Pendapatan Rp80 Triliun
DJP: Penerimaan Pajak 2019 Tak Sesuai Harapan

TOPIK TERKAIT

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami