Aturan Baru Kemnaker: Perusahaan Wajib Gaji Penuh Karyawan ODP Virus Corona

Aturan Baru Kemnaker: Perusahaan Wajib Gaji Penuh Karyawan ODP Virus Corona
Industri. bahanbakar.com
EKONOMI | 17 Maret 2020 21:10 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan bagi para pekerja dan kelangsungan dunia usaha. Surat ini ditunjukkan bagi para Gubernur di seluruh wilayah Indonesia, terkait kondisi terkini pandemi covid-19 di Tanah Air.

"Bagi para pekerja atau buruh yang dikategorikan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait virus covid-19 melalui keterangan dokter, sehingga diperkenankan untuk tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh," kata Menaker Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima Merdeka.com, Selasa (17/3).

Selain itu, bagi para pekerja atau buruh yang dikategorikan dengan kasus suspek virus covid-19, sehingga harus di karantina/diisolasi sesuai keterangan dokter, maka upahnya akan dibayarkan secara penuh selama menjalani proses karantina/isolasi. Sedangkan bagi para pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja karena jatuh sakit akibat terjangkit virus covid-19 yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter, maka upahnya juga harus dibayarkan sesuai peraturan dalam perundang-undangan.

Sedangkan untuk perusahaan yang terpaksa meliburkan sebagian atau keseluruhan pekerjanya, akibat peraturan kebijakan pemerintah daerahnya dalam menghindari penularan virus covid-19 sehingga mengganggu kegiatan usahanya. Maka terdapat perubahan terkait besaran dan cara pembayaran upah bagi pekerja, sesuai dengan kesepakatan bersama antara pelaku usaha dengan para pekerjanya.

Baca Selanjutnya: Imbauan untuk Gubernur...

Halaman

(mdk/idr)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami