Aturan Baru: PNS Dilarang Cuti saat Pandemi Covid-19

Merdeka.com - Pemerintah melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dan keluarganya untuk bepergian keluar daerah ataupun mudik selama masa penyebaran virus corona (Covid-19). Selain itu, PNS juga rupanya dilarang mengajukan cuti jika tidak dalam keadaan terdesak.

Aturan baru ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," bunyi iSurat Edaran tersebut, Kamis (9/4/2020).

Mengacu ketentuan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada Kementerian/Lembaga/Daerah juga tidak diperbolehkan memberikan izin cuti kepada PNS.

Kondisi Tertentu

Terkecuali, bagi beberapa PNS dalam keadaan atau kondisi tertentu. Izin dapat diberikan kepada PNS dengan alasan cuti melahirkan, cuti sakit, ataupun cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil.

"Cuti karena alasan penting hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia," tulis Surat Edaran itu.

Tak hanya ASN yang berstatus sebagai PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dapat memperoleh izin cuti dengan alasan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit.

Baca juga:
PSBB Diterapkan, PNS Diminta Tetap Kerja Sesuai Target
Menpan RB Minta ASN di Wilayah PSBB Kerjakan Tugas Kedinasan Secara Penuh
Pandemi Corona, Menpan RB Bakal Sanksi ASN yang Nekat Mudik
Fakta Nasib THR PNS Hingga Anggota DPR di Tengah Wabah Corona
Ketum Korpri Usul Pemerintah Utamakan THR untuk Pensiunan ASN dan Guru
Menteri Sri Mulyani Pastikan Dana THR PNS Tersedia, Pencairan Tunggu Izin Jokowi