Aturan PNS Bisa Kerja dari Mana Saja Bakal Hemat Dana APBN
Merdeka.com - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai bahwa rencana kebijakan work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa berdampak terhadap uang tunjangan. Tapi di sisi lain, pengeluaran APBN bakal lebih terjaga.
"WFA ASN akan lebih efisien, tentu efisien dalam arti anggaran. Karena mereka kan enggak perlu ke kantor dan sebagainya," kata Trubus kepada Liputan6.com, Minggu (15/5).
Dengan tidak bekerja ke kantor, otomatis alokasi anggaran untuk tunjangan dalam bentuk uang lembur bakal banyak berkurang.
Meski bisa lebih menghemat APBN, Trubus menilai sistem kerja WFA belum tepat diimplementasikan saat ini. Utamanya karena kesiapan infrastruktur digital yang belum merata di seluruh daerah Nusantara.
"Tapi untuk sekarang kita enggak siap, karena internetnya belum ada. Apalagi kabupaten/kota pemekaran, sampai sekarang enggak kerja. Cuman ngabisin anggaran doang," keluhnya.
Kabutapaten dan Kota
"(Pemerintah) pusat itu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sekarang pertanyaannya untuk kabupaten/kota pemekaran, memang punya elektronik? Kan enggak ada," sebut dia.
Butuh waktu dan persiapan yang lebih panjang bila pemerintah serius ingin menyiapkan sistem kerja WFA bagi ASN. Termasuk dari segi aturan dan pengawasan kepada para pegawainya.
"Kalau jangka panjang mau diterapkan, yang paling dipersiapkan sekali ya kebijakan tertulisnya. Termasuk mekanisme prosedurnya, termasuk sanksinya. Jadi itu harus ada, sanksinya dipecat. Jangan sampai mereka tunjangannya sama dengan yang di dalam," ujarnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
CPNS yang lulus seleksi Kemenhub diharapkan memiliki talenta digital, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor transportasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah butuh talenta PNS yang cakap digital di IKN.
Baca SelengkapnyaPenggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KAI menjelaskan bahwa kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga kenyamanan bersama serta menegakkan tata tertib di dalam kereta api.
Baca SelengkapnyaMenuru Anas, jika yang dimaksud gaji tunggal, maka ASN yang kerja dan tidak kerja gajinya akan sama.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama PNM, Arief Mulyadi optimis nasabah PNM Mekaar akan mampu untuk lebih memahami kegiatan keuangan secara digital.
Baca SelengkapnyaAdapun, kendaraan bus yang datang dari jalur timur yakni Jawa barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah akan diarahkan ke pintu 6 dan 7 GBK.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.
Baca Selengkapnya"Jadi menurut saya traffic lalu lintasnya juga gak akan bertabrakan ya," kata Anggawira
Baca Selengkapnya