Aturan Upah Per Jam Lindungi Pekerja di Era Digital

UANG | 17 Januari 2020 19:56 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Kementerian Koordinator Perekonomian akan mengatur upah minimum pekerja dalam Draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Tidak hanya upah minimum, pemerintah juga menjelaskan secara rinci mengenai skema upah per jam.

"Sistem upah per jam tetap melindungi hak pekerja," ujar Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian, Susiwijono, di Kantornya, Jakarta, Jumat (17/1).

Adapun skema upah per jam diatur untuk mengakomodir dan menampung aspirasi jenis pekerjaan tertentu seperti konsultan, pekerjaan paruh waktu dan jenis pekerjaan baru atau ekonomi digital.

Untuk memberikan hak dan perlindungan bagi jenis pekerjaan tersebut, perlu pengaturan upah berbasis jam kerja, yang tidak menghapus ketentuan upah minimum. Apabila upah berbasis jam kerja tidak diatur, maka pekerja tidak mendapatkan perlindungan upah.

1 dari 1 halaman

UMR Hanya Berlaku Bagi Pegawai Baru di Bawah 1 Tahun

Sementara itu, pokok-pokok kebijakan terkait upah minimum yaitu upah minimum tidak turun dan tidak dapat ditangguhkan. Kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja baru yang bekerja kurang dari 1 tahun, namun pekerja tersebut tetap dimungkinkan menerima upah di atas UMR dengan memperhatikan kompetensi, pendidikan dan sertifikasi.

Pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas, mengikuti ketentuan upah sesuai dengan struktur upah dan skala upah pada masing-masing perusahaan. Industri padat karya dapat diberikan insentif berupa perhitungan upah minimum tersendiri, untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja bagi pekerja.

(mdk/bim)

Baca juga:
Menko Airlangga Sebut Buruh Sudah Menerima Aturan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Menaker Pastikan Isu Pesangon Dihilangkan Tak Benar
Survei: Tahun ini, Kenaikan Gaji Pekerja di Indonesia Bakal Lebih Besar
Fakta-fakta Skema Upah per Jam dalam Omnibus Law
Menperin Sebut Skema Upah per Jam untuk Sektor Jasa dan Perdagangan
Serikat Buruh Tagih Janji Presiden Jokowi untuk Dilibatkan Rancang Omnibus Law
Syarat Aturan Upah per Jam Bisa Diterapkan di Indonesia Versi Buruh

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.