Bahas Peningkatan Investasi, Menperin Usul Relaksasi Aturan Pabrik Rokok

Bahas Peningkatan Investasi, Menperin Usul Relaksasi Aturan Pabrik Rokok
Airlangga Hartarto. ©2018 Merdeka.com
EKONOMI | 13 November 2018 17:54 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (rakor) guna membahas upaya peningkatan investasi di Indonesia. Beberapa pokok pembahasan dalam rakor ini adalah mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) dan fasilitas perpajakan.

Hadir dalam rapat ini yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menteri Airlangga mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya mengusulkan beberapa jenis industri yang akan dibebaskan dari DNI. Di antaranya adalah industri crumb rubber atau serbuk karet serta mengenai regulasi industri rokok.

"Dari perindustrian terkait proses karet dan pabrik rokok. Regulasi rokok kita buat relaksasi. Kalau dulu kan industri harus bermitra dengan yang besar, sekarang enggak," katanya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/11).

Menteri Airlangga menyampaikan, di Kementerian Perindustrian sendiri sektor industri yang masuk dalam DNI tinggal beberapa saja. "Tinggal sedikit. Tinggal sedikit yang masuk dalam DNI," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono pemerintah akan mengurangi beberapa sektor industri yang masuk dalam DNI. Hal ini bertujuan untuk memperluas sektor investasi yang dapat ditawarkan kepada investor.

"Saya kira banyak menteri terkait. Terutama Terkait sektor bidang usaha, yang akan kita perluas investasinya artinya kita kurangi DNI nya. Mudah-mudahan besok akan ada pembahasan dengan seluruh menteri terkait," jelasnya.

Meski demikian, Susiwijono belum dapat memastikan strategi peningkatan investasi ini akan dikeluarkan dalam bentuk paket kebijakan baru. Menurutnya fokus pemerintah saat ini baru sebatas menyiapkan program kebijakan.

"Kita belum menyiapkan dalam bentuk paket kebijakan lanjutan, cuma intinya beberapa program itu sudah kita kerjakan beberapa minggu. Besok kita finalisasi mudah mudahan besok selesai dengan seluruh menteri terkait menteri teknisnya," jelasnya.

"Nah kita tinggal akan lapor Presiden Jokowi, apakah nanti akan kita launching di awal minggu depan apakah disampaikan dalam bentuk kebijakan sendiri atau satu paket kebijakan lanjutan dulu," tandasnya. (mdk/idr)

Baca juga:
Apresiasi cukai tak naik, Formasi sayangkan SKM dan SPM gagal digabung
Petani tembakau senang pemerintah Jokowi tak naikkan tarif cukai rokok di 2019
Wapres JK akui cukai rokok batal naik demi stabilitas keamanan Pemilu
YLKI soal cukai rokok tak naik: Pemerintah abaikan perlindungan konsumen
Bos bea cukai dukung keputusan Si Mrulyani tak naikkan tarif cukai rokok 2019

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami