Bahas Peningkatan Investasi, Menperin Usul Relaksasi Aturan Pabrik Rokok
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi (rakor) guna membahas upaya peningkatan investasi di Indonesia. Beberapa pokok pembahasan dalam rakor ini adalah mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) dan fasilitas perpajakan.
Hadir dalam rapat ini yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek serta pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menteri Airlangga mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya mengusulkan beberapa jenis industri yang akan dibebaskan dari DNI. Di antaranya adalah industri crumb rubber atau serbuk karet serta mengenai regulasi industri rokok.
"Dari perindustrian terkait proses karet dan pabrik rokok. Regulasi rokok kita buat relaksasi. Kalau dulu kan industri harus bermitra dengan yang besar, sekarang enggak," katanya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (13/11).
Menteri Airlangga menyampaikan, di Kementerian Perindustrian sendiri sektor industri yang masuk dalam DNI tinggal beberapa saja. "Tinggal sedikit. Tinggal sedikit yang masuk dalam DNI," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono pemerintah akan mengurangi beberapa sektor industri yang masuk dalam DNI. Hal ini bertujuan untuk memperluas sektor investasi yang dapat ditawarkan kepada investor.
"Saya kira banyak menteri terkait. Terutama Terkait sektor bidang usaha, yang akan kita perluas investasinya artinya kita kurangi DNI nya. Mudah-mudahan besok akan ada pembahasan dengan seluruh menteri terkait," jelasnya.
Meski demikian, Susiwijono belum dapat memastikan strategi peningkatan investasi ini akan dikeluarkan dalam bentuk paket kebijakan baru. Menurutnya fokus pemerintah saat ini baru sebatas menyiapkan program kebijakan.
"Kita belum menyiapkan dalam bentuk paket kebijakan lanjutan, cuma intinya beberapa program itu sudah kita kerjakan beberapa minggu. Besok kita finalisasi mudah mudahan besok selesai dengan seluruh menteri terkait menteri teknisnya," jelasnya.
"Nah kita tinggal akan lapor Presiden Jokowi, apakah nanti akan kita launching di awal minggu depan apakah disampaikan dalam bentuk kebijakan sendiri atau satu paket kebijakan lanjutan dulu," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengetatan aturan rokok dalam RPP Kesehatan sebagai aturan turunan UU Kesehatan dinilai akan berdampak bagi masa depan industri kreatif nasional.
Baca SelengkapnyaDampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca SelengkapnyaUntuk menerbitkan regulasi ini setidaknya membutuhkan waktu satu bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Meski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca SelengkapnyaKerangka strategi INOVASI mencakup sejumlah langkah yang dinilai sangat relevan dengan perkembangan industri kripto.
Baca SelengkapnyaBea dan Cukai juga mengemban fungsi penting dengan memfasilitasi industri dan perdagangan dalam negeri.
Baca SelengkapnyaArief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca SelengkapnyaSektor manufaktur merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar dalam perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaKampung Jaha terkenal sebagai sentra pengrajin bawang goreng di Bekasi.
Baca Selengkapnya