Baleg Usul UMKM Tetap Dipungut Biaya Perizinan Dirikan Perseroan di RUU Cipta Kerja

Baleg Usul UMKM Tetap Dipungut Biaya Perizinan Dirikan Perseroan di RUU Cipta Kerja
UANG | 20 September 2020 15:00 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI (Baleg) yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Ciptaker Bab IX tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pembahasan tersebut turut menyinggung perubahan status Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perseroan.

Hal ini dinilai akan meningkatkan level UMKM sehingga dapat bersaing lebih baik dan turut meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, dalam proses perubahan status tersebut, disebutkan UMKM akan mendapat keringanan biaya pendaftaran.

Sebelumnya, pada DIM 6334 Pasal 153J ayat (1) RUU Ciptaker tertulis bahwa perseroan untuk UMKM akan dibebaskan dari segala biaya pendirian badan hukum. Hal ini secara spesifik akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Cuma, apa benar bebas semua? Atau ada biayanya? Kemarin kan ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) biaya daftarnya Rp 50 ribu. Karena kalau normanya begini berarti Bapak tidak bisa pungut sama sekali," ujar Ketua Baleg Supratman saat memimpin rapat, dikutip dari akun YouTube Suara Parlemen Channel, Minggu (20/9).

Menanggapi hal tersebut, tim pemerintah akhirnya menyampaikan usulan revisi bahwa pendirian perseroan bagi UMKM akan tetap dikenakan biaya Rp 50.000 sesuai dengan UU PNBP.

"Untuk biaya izin mohon direvisi karena tetap harus ada biaya tapi nanti akan ditetapkan menyesuaikan dengan UU PNBP yang kami usulkan yaitu Rp 50 ribu," ujar tim pemerintah.

Sebagai kesimpulan, Supratman mengusulkan norma direvisi bahwa pendirian perseroan bagi UMKM tidak dibebaskan biaya sepenuhnya melainkan diberi keringanan. "Jadi 'pembebasan' diganti 'keringanan' ya. Mudah-mudahan, yang tadi itu sudah ada kepastian, nanti dalam PPnya itu Rp 50.000 saja," ujarnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com (mdk/azz)

Baca juga:
Kemenkop-UKM Ingin Bentuk LPS Koperasi Melalui RUU Cipta Kerja
Keponakan Prabowo Tanya Sikap PDIP Soal RUU Cipta Kerja Saat Ikut Sekolah Cakada
RUU Cipta Kerja Dinilai Bisa Selesaikan Proyek Investasi Mangkrak
BKPM Soal Omnibus Law: Urus Izin Tadinya 2 Tahun Bakal Jadi 1 Bulan
Bos BKPM Nilai UU Omnibus Law Cipta Kerja Solusi Lonjakan Pengangguran Imbas Corona
Bos BKPM Pastikan RUU Cipta Kerja Berlaku Adil untuk Seluruh Investor

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami