Bantuan Pemerintah Sangat Banyak dan Beragam Dinilai Tak Efektif di Masyarakat

Bantuan Pemerintah Sangat Banyak dan Beragam Dinilai Tak Efektif di Masyarakat
UANG | 15 Juli 2020 18:10 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menurunnya daya beli atau permintaan masyarakat selama pandemi berimbas pada cash flow pelaku usaha UMKM. Turunnya daya beli masyarakat disebabkan berkurangnya pendapatan akibat diberhentikannya sejumlah pekerjaan, di mana mereka bisa mendapat uang untuk dibelanjakan.

Pengamat Ekonomi, Piter Abdullah menyoroti hal ini sebagai permasalahan dalam likuiditas. Maksudnya, demand ini, kata Piter juga termasuk dalam likuiditas.

"Permasalahan utamanya adalah likuiditas, di mana demand itu likuiditas juga. Kalau kita ingin mendorong adanya demand, perlu ada likuiditas, khususnya di konsumsi rumah tangga," kata Piter dalam Webinar 'Langkah Penting Perbankan dalam Mendorong Bisnis UMKM di Masa Pandemi', Rabu (15/7).

"Artinya, mereka yang kehilangan income atau berkurangnya income itu perlu ada bantuan. Maka perlu sekali ada bantuan sosial," imbuhnya.

Namun, yang menjadi persoalan saat ini adalah penyaluran atau realisasi dari bantuan tersebut terbilang lambat. Juga banyak terjadi kerancuan di masyarakat akar rumput, mengakibatkan bantuan ini menjadi kurang efektif.

"Kritik saya kepada pemerintah, Pemerintah itu terlalu kebanyakan skin dalam memberikan bantuan," kata Piter.

Disebutkannya, ada skin sembako, ada skin bantuan langsung tunai (BLT), ada PKH, "kenapa itu tidak dijadikan satu. Sehingga lebih mudah, dan penyalurannya lebih cepat," sambung dia.

1 dari 1 halaman

Pelonggaran PSBB

rev1

Di sisi lain, Piter juga menyadari langkah pemerintah untuk melonggarkan PSBB sebagai upaya memulihkan demand tersebut. Sehingga nantinya perputaran ekonomi akan bisa pulih dan UMKM dapat kembali mendekati normal.

"Jadi adanya bantuan sosial, kemudian pelonggaran aktivitas ekonomi sosial saya kira itu membantu terjadi nya demam dan membuka peluang UMKM untuk bekerja mendekati normal," pungkas dia.

Reporter: Pipit Ika

Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)

Baca juga:
Kejati Jateng Salurkan 5.000 Paket Sembako untuk Masyarakat Terdampak Covid-19
Polri Catat Ada 55 Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Bansos di 12 Polda
Wapres Ma'ruf Amin: Pemerintah Perluas Penyaluran Bansos Hingga Desember
Survei Alvara: Masyarakat Lebih Ingin Bansos Tunai Dibanding Sembako
1.000 Rumah Warga Miskin di Mukomuko Bengkulu Dipasang Stiker
Pemkab Batang Benahi Penyaluran Bansos Dampak Covid-19

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami