Bappenas Teken MoU Pembangunan Rendah Karbon dengan Papua Barat

UANG | 18 Juni 2019 13:53 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brojonegoro menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Provinsi Papua Barat mengenai Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Sebelumnya, ada tiga provinsi yang telah menandatangani MoU ini, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Setelah penandatangan MoU ini, Papua Barat menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 15 persen terhadap business as usual baseline emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 2020. Nantinya akan ada empat hal yang menjadi fokus utama dalam kerjasama ini.

"Empat fokus tersebut di antaranya penyiapan integrasi kebijakan PRK di provinsi, penyusunan dokumen Rencana PRK Daerah, penguatan sistem online Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) PRK, serta dukungan penyiapan kegiatan PRK di Papua Barat," kata Bambang di Jakarta, Selasa (18/6).

Program PRK ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Untuk itu, Bambang akan mendorong pelaksanaan aksi penurunan emisi GRK sebagai bagian yang terintegrasi, tidak terpisahkan, dan dilaksanakan secara seimbang dengan pembangunan ekonomi dan sosial.

Tidak hanya itu, nantinya akan ada beberapa kebijakan seperti penurunan laju deforestasi dan peningkatan reforestasi hutan, peningkatan penggunaan energi terbarukan yang menggantikan energi fosil, efisiensi energi, peningkatan produktivitas pertanian melalui intensifikasi pertanian, serta efisiensi pemanfaatan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan yang akan terus ditingkatkan demi terjalankannya program ini.

Bappenas juga akan selalu melakukan inklusi dan pendampingan perencanaan PRK secara intensif untuk pemerintah provinsi. Akan ada beberapa provinsi yang menjadi percontohan. Dengan hal ini Bappenas berharap PRK dapat segera diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia.

Reporter: Ayu Lestari

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Pemerintah Gandeng Inggris Kembangkan Pembangunan Rendah Karbon
Bos Bappenas: Biaya Pemindahan Ibu Kota Masuk Anggaran Tahun 2021
Bappenas Sebut 2020 RI jadi Negara Berpendapatan Menengah ke Atas
Pemindahan Ibu Kota Telan Anggaran Rp 466 Triliun, Berikut Rinciannya
Bos Bappenas Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal-II 2019 Lebih Tinggi
Bos Bappenas Tegaskan Penentuan Lokasi Ibu Kota Baru Dilakukan Tahun Ini

(mdk/azz)