Belum Ada Payung Hukum, Masyarakat yang Nekat Mudik Diberi Sanksi Persuasif

Merdeka.com - AKBP Muhammad Tora dari Korps Lalu Lintas Polri (Polri) mengatakan bahwa pelaksanaan Operasi Ketupat lebaran 2020 akan berbeda dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh keputusan pemerintah yang melarang kegiatan mudik di tengah pandemi virus covid-19.

"Pertama Polri akan tetap melaksanakan kegiatan operasi ketupat. Kali ini ada perubahan nama menjadikan Operasi Ketupat Covid-19," kata AKBP M Toha saat menggelar diskusi panel secara virtual bersama YLKI, Rabu (22/4).

Menurutnya dalam Operasi Ketupat Covid-19 kali ini Polri akan berfokus pada skema penyekatan di sejumlah ruas jalan untuk menghalau pemudik asal Jabodetabek maupun wilayah zona merah penyebaran virus corona yang hendak menuju kampung halaman.

Agar skenario tersebut berjalan efektif Polri akan dibantu oleh seluruh anggota kepolisian daerah bersama Jasa Marga dan instansi pemerintah terkait lainnya untuk membantu pihak kepolisian melakukan pengecekan kendaraan transportasi umum maupun pribadi yang mengangkut penumpang di sejumlah check poin yang sedang dirapatkan pihak Kementerian Perhubungan.

Apabila nantinya ditemukan pemudik yang nekat pulang kampung, pihaknya akan tetap memberikan arahan balik kanan atau menginstruksikan pemudik agar kembali ke tempat asal.

Dia menjelaskan, mekanisme pemberian sanksi sementara bagi pemudik nekat ialah berupa tindakan persuasif, seperti sosialisasi untuk mengedukasi pencegahan penyebaran virus covid-19. Hal ini dikarenakan belum adanya payung hukum yang pasti terkait aturan larangan mudik oleh pemerintah.

Kendati demikian, dirinya tidak memungkiri konflik di lapangan akan muncul mengingat kesadaran masyarakat untuk menunda perjalanan mudik di tengah wabah corona masih rendah.