Bentuk Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Cari Pimpinan dari Profesional

Bentuk Badan Otorita Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Cari Pimpinan dari Profesional
UANG | 15 November 2019 20:52 Reporter : Harwanto Bimo Pratomo

Merdeka.com - Pemerintah sedang mematangkan segala perencanaan Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota baru. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, mengatakan pemerintah juga sedang melakukan pembentukan Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.

"Nanti Menteri PPN, Pak Soeharso Manoarfa akan melapor kepada Presiden, mengenai komposisi Kepala BO, kami harapkan dari kalangan Profesional agar bisa lebih cepat," ujar Menko Luhut saat ditemui awak media usai melaksanakan, Rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi Draft PerPres Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara, di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Jumat (15/11).

Pemerintah, lanjutnya, sepakat perencanaan ini dapat selesai dalam setahun. "Dan apabila semuanya sudah matang. Kami berharap akhir tahun depan sudah mulai atau awal tahun 2021. Sehingga pembangunan nanti ditargetkan selama tiga tahun," ujar Menko Luhut.

Menteri PPN-Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa menjelaskan, sebelum membentuk BO, dia akan terlebih dahulu menyelesaikan Peraturan Perundang-undangan yang melekat pada Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.

"Selama ini mungkin masih terdapat di beberapa UU, namun nanti akan kita tarik menjadi satu UU tersendiri dengan proses atau mekanisme Omnibus Law, bersamaan dengan itu akan ada perubahan bentuk di DKI Jakarta," ujarnya.

Dia juga mengatakan, ada banyak isu yang harus didefinisikan dan ditentukan bersama, terutama mengenai bentuk Ibukota Negara, seperti misalnya, Daerah Otonominya itu nanti akan seperti apa, Daerah Istimewanya seperti apa, kemudian Distrik atau Pusat Pemerintahnya akan seperti apa.

"Nanti fungsi Ibu Kota itu juga apakah sebagai Ibu Kota Negara atau Pemerintahan, tentu kita menginginkan itu adalah Ibu Kota Negara sekaligus Ibu Kota Pemerintahan, sebab kalau hanya Ibu Kota pemerintahan, berarti hanya pemerintah saja yang pindah, artinya Kementerian atau Lembaga Negara masih ada di DKI Jakarta, namun kalau bentuknya Ibu Kota Negara, maka semua pindah. Hal demikianlah yang harus menjadi pemikiran kita semua," tutupnya.

Baca Selanjutnya: Lewat Pemindahan Ibu Kota Jokowi...

Halaman

(mdk/bim)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami