BKN: Pelarangan Mudik untuk PNS Bukan Pengekangan, tapi Kontribusi Tekan Covid-19

BKN: Pelarangan Mudik untuk PNS Bukan Pengekangan, tapi Kontribusi Tekan Covid-19
UANG | 27 April 2020 21:42 Reporter : Idris Rusadi Putra

Merdeka.com - Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf menegaskan bahwa Surat Edaran (SE) Nomor 11/SE/IV/2020 bukan langkah pengekangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil). Namun, aturan tersebut merupakan kontribusi bersama komponen masyarakat untuk menekan pandemi Covid-19.

Dia menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah sudah menerbitkan beberapa aturan yang isinya membatasi lalu lintas atau pergerakan masyarakat di tengah situasi wabah Corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.

"Secara umum pembatasan itu mengacu pada ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19," ujar Waka BKN dikutip dari lamat Setkab di Jakarta, Senin (27/4).

Kebijakan pembatasan ini dia tentunya berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi para PNS. Dia menambahkan, apalagi PNS sebagai bagian komponen dari pemerintahan ini mempunyai peran yang sangat penting.

"Oleh sebab itu, Kementerian PAN-RB dalam hal ini bahwa Menpan sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 46 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19,: imbuh Wakil Kepala BKN.

Baca Selanjutnya: PNS Nekat Mudik Bakal Disanksi...

Halaman

(mdk/idr)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami