Bos Bappenas Sebut Potensi Kebakaran Hutan di Ibu Kota Baru Masih Kecil

UANG | 23 September 2019 16:25 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan potensi kebakaran hutan di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur masih kecil. Sebab, daerah ibu kota baru itu tidak mengandung batu bara dan gambut.

"Itu kan di Panajam Paser itu tanahnya tidak mengandung batu bara dan gambut. Jadi potensi kebakaran hutannya kecil sekali," ujar Menteri Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9).

Meski demikian, dia tak menampik ada potensi ibu kota baru terpapar asap kebakaran hutan. Hal tersebut tergantung dengan arah angin. "Kalau asap kan kena arah angin, Singapura pun kena asap, Kuala Lumpur kena asap, terus kamu mau pindahkan Singapura sama Kuala Lumpur? Tidak bisa kan, karena itu arah angin," jelasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Supriadi Prawiradinata menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap masalah kebakaran hutan di wilayah Kalimantan. Sebab Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru.

Dia mengatakan, meskipun secara umum Kalimantan lebih aman dari ancaman bencana alam seperti gempa, tapi harus diakui bahwa di pulau tersebut rawan terjadi kebakaran hutan.

"Memang bencana alam yang sering terjadi di Kalimantan adalah kebakaran hutan," kata dia di Jakarta, Kamis (19/9).

Meskipun belum memberikan penjelasan terperinci terkait langkah-langkah penanganan, Rudi memastikan pemerintah akan bekerja ekstra keras dalam upaya menekan kebakaran hutan di Kalimantan. Apalagi Kalimantan akan menjadi lokasi ibu kota negara.

Baca juga:
Kepala BNPB Sebut Karhutla Sulit Diatasi, Ini Penyebabnya
Cerita Kakek Apendi, Jadi Tersangka Karhutla Usai Bakar Jerami di Lahan 5x2 Meter
Polri Tetapkan 296 Orang dan 9 Korporasi Tersangka Karhutla
BNPB Sebut Hanya Hujan yang Bisa Padamkan Karhutla
BNPB Sayangkan Banyak Satgas Karhutla Gunakan Peralatan di Bawah Standar
Mendagri Tak Bisa Beri Sanksi Kepala Daerah ke Luar Negeri Saat Bencana Karhutla

(mdk/azz)