Bos Bappenas Ungkap Alasan Investasi Masih Bertumpu di Jawa dan Sumatera

UANG | 16 September 2019 15:47 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan salah satu alasan mengapa para investor masih memilih Pulau Jawa dan Sumatera untuk berinvestasi, karena Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kawasan tersebut masih tinggi di bandingkan wilayah lain.

Dia menyebut, kontribusi PDRB Pulau Jawa dan Sumatera tetap mendominasi dengan angka yang tidak pernah turun di bawah 80 persen dari PDB Indonesia. Kondisi ini berbanding terbalik dibandingkan dengan wilayah Kalimantan dan Sulawesi, atau di Maluku dan Papua.

"Kalau Pulau Jawa dominan, maka opportunity orang Jawa punya income lebih besar dibandingkan Kalimantan. Otomatis peluang perbaikan income di sana terbatas apalagi di Maluku dan Papua kontribusinya hanya sekian persen," kata dia dalam dialog Ibu Kota Negara Baru di Kantornya, Jakarta, Senin (16/9).

Merujuk pada data Bappenas, selama 35 tahun kontribusi PDRB di Pulau Jawa dan Sumatera tidak pernah mengalami penurunan. Penurunan hanya terjadi pada saat krisis ekonomi pada tahun 1998 menjadi 79,8 persen, selebihnya masih berada di kisaran 80 persen.

"Pada tahun 1983 sebesar 81,8 persen 35 tahun tidak bergerak masih 80,1 persen di 2018. Ketimpangan antar daerah tidak pernah disentuh. Tahun 1998 turun sebesar 79,8 persen kemudian dia naik lagi. Di 2045 apakah kita mau liat grafik tetap seperti ini? yang senang hanya Jawa dan Sumatera ini tidak adil bagi orang yang di luar Pulau Jawa," imbuhnya.

Oleh karena itu, untuk melakukan pemerataan ketimpangan antar daerah tersebut salah satu langkah nyatanya adalah pemindahan lokasi ibu kota negara ke wilayah Kalimantan. Dengan demikian, pusat investasi tidak hanya bergantung di Pulau Jawa saja, melainkan akan menjangkau keseluruhan.

"Mana masalah lebih serius ketimpangan kelompok pendapatan atau ketimpangan antar daerah? Saya akan jawab ketimpangan antar daerah. Karena itu penyebab antar kelompok pendapatan," tandasnya.

Baca juga:
Permudah Investasi, Pemerintah Bakal Rombak 74 Peraturan Perizinan
Presiden Jokowi: 141 Juta Penduduk akan Naik Kelas
Ingin Kembangkan Taksi Terbang, Pengusaha Kaya Pemilik Geely Rela Rogoh Rp773 Miliar
Genjot Investor Pariwisata, Pemerintah Gabungkan 72 UU jadi Satu
VIDEO: Beri Kemudahan untuk Investor, Pemerintah Segera Sederhanakan Perizinan
Kisruh KPK Dikhawatirkan Bikin Investor Ragu Berbisnis di Indonesia

(mdk/azz)