Bos BKPM Heran Masih Ada Kepala Daerah yang Belum Serahkan Izin Investasi ke PMPTSP

Bos BKPM Heran Masih Ada Kepala Daerah yang Belum Serahkan Izin Investasi ke PMPTSP
UANG | 19 Februari 2020 13:30 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKMP), Bahlil Lahadalia mengaku heran masih ada gubernur yang tidak menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Dalam Inpres tersebut izin daerah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Bahlil mengatakan ada gubernur yang belum bersedia menyerahkan kewenangan perizinan tersebut. Padahal melalui impres seluruh izin yang ada pada dinas, bupati, walikota dilimpahkan kepada PMPTSP agar satu pintu dan lebih cepat.

"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang tidak mau kasih, yaitu di Kalimantan dan saya sudah lapor ke pak presiden. Saya bilang bapak presiden kita harus tegakan aturan. Negara ini masih NKRI. Tidak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini," kata dia di Jakarta, Rabu (19/2).

Di samping itu, Bahlil mengaku juga mengetahui bupati serta walikota mana yang belum menyerahkan izin ke PMPTSP. Namun, Mantan Ketua Hipmi itu tak menjelaskan pasti siapa gubernur, bupati hingga walikota yang belum serahkan izin tersebut.

"Insya Allah dalam waktu ini kita akan clearkan," tandas dia.

1 dari 1 halaman

Siap Pasang Badan

badan

Bahlil mengaku siap pasang badan jika ada kepala dinas penanaman modal yang dipidanakan karena kebijakan administrasi dalam perizinan investasi. Sebab, dalam RUU Omnibus Law sudah tidak ada lagi pasal yang mempidanakan kebijakan administrasi.

Bahlil menyadari tindak pidana dalam urusan administrasi memang menjadi ketakutan teman-teman kepala dinas penanaman modal di lapangan. Untuk itu, dirinya terus memperjuangkan agar keresahan seluruh kepala dinas dapat diatasi dan terjawab lewat RUU Omnibus Law.

"Saya katakan bahwa undang-undang omnibus law tidak lagi membuat pasal yang mempidanakan kebijakan administrasi. Tidak ada lagi. Kalau bapak ibu dipidana karena pesoalan izin bapak keluarkan sesudah aturan datang ke kepada BKPM saya akan pasang badan untuk membela bapak ibu semua," jelas Bahlil di Jakarta, Rabu (19/2).

Bahlil mengaku dalam rapat koordinasi dengan Kepala DPMPTSP beberapa waktu lalu memang sempat ada kekhawatiran, yakni soal pidana dalam kebijakan administrasi. Mengingat itu akan mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia.

"Karena itu gimana mungkin investor datang kalau bapak ibu mau teken surat saja susah, takut," kata dia. (mdk/azz)

Baca juga:
Ekonomi RI Tak Bisa Hanya Mengandalkan Ekspor dan Belanja Pemerintah
Bos BKPM Siap Pasang Badan Jika Anak Buah Dipidana Karena Izin Investasi
Cerita Bos BKPM Sulit Atasi Persoalan Izin Investasi
Lewat Perpres Ini, BKPM Kini Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden
Perluas Lapangan Kerja, Mendagri Minta Pemda Beri Kemudahan ke Investor Asing
Atasi Masalah Daerah, BKPM Bakal Gelar Rakornas Investasi 2020

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami