Bos BKPM Janji Cari Solusi Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja

Bos BKPM Janji Cari Solusi Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja
UANG | 17 Februari 2020 14:21 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan penolakan buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja bukan bentuk sentimen negatif terhadap investasi. Dia berjanji akan mencari solusi terbaik bagi investor dan para buruh.

"Penolakan bagian dari dinamika saya yakin ada solusi," tegasnya di Komplek Gedung BKPM, Jakarta, Senin (17/2).

"Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan tinggal kita cari titik temu, di mana untuk mencapai keduanya (kesepakatan)," sambungnya.

Bahlil juga membantah informasi terkait penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak melibatkan perwakilan dari kaum buruh.

"Ini kan sudah di buka, diberikan kesempatan pada publik termasuk buruh, untuk membrikan masukan terhadap draf UU omnibus law terkait lapangan kerja, investasi butuh tenaga kerja dan sebaliknya," paparnya.

1 dari 1 halaman

KSPI Tak Dilibatkan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menyayangkan langkah pemerintah yang tidak melibatkan perwakilan buruh dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Bahwa KSPI selaku perwakilan buruh, tidak pernah di undang dan di mintai pandangan-pandangan oleh Menko perekonomian (Airlangga)," tegasnya dalam acara konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (16/2).

KSPI pun mengklaim tidak bertanggung jawab terkait pembentukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dicanangkan pemerintah.

"Tidak bertanggung jawab terhadap setiap pasalnya, jika ada yang mencantumkan tanpa seizin KSPI," ujarnya.

Terkait, langkah pemerintah yang membahas Omnibus Law Cipta Kerja secara tertutup KPSI menilai sebagai suatu tindakan yang menyalahi perundang-undangan.

"Bahasan cipta omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-undang," pungkasnya. (mdk/did)

Baca juga:
Mahfud MD Soal Pasal 170 Omnibus Law: UU Tak Bisa Diganti PP atau Perpres
Gerindra Curiga Pasal 'Ambil Alih' Fungsi Legislasi Pemerintah di Omnibus Law
Buruh Nilai Pemerintah Langgar Undang-Undang Terkait Omnibus Law
Kritik RUU Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Cenderung Otoriter
RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Pemerintah Hapus Cuti Panjang Pekerja
Tak Dilibatkan Pemerintah, Buruh Curiga RUU Omnibus Law Untungkan Pekerja Asing
KSPI: Batasan Kontrak Kerja Dihapus, Buruh Terancam Kehilangan Pesangon

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami