Bos BKPM Klaim UU Cipta Kerja Tutup Potensi Korupsi di Perizinan Usaha

Bos BKPM Klaim UU Cipta Kerja Tutup Potensi Korupsi di Perizinan Usaha
UANG | 5 November 2020 10:04 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan menutup celah praktik korupsi, khususnya terkait pengurusan perizinan usaha.

"UU (Cipta Kerja) ini adalah memangkas berbagai macam regulasi yang tumpang tindih untuk di simplifikasi, kemudian di buat transparansi lewat elektronik. Jadi dengan UU ini ga ada lagi sogok menyogok. Ini jujur aja," ujar Bahlil yang juga mantan Ketua umum HIPMI melalui Youtube BKPM, Rabu (4/11).

Menurutnya, melalui UU Cipta Kerja proses perizinan berusaha dipastikan akan menjadi lebih mudah. Misalnya pelaku bisnis UMKM hanya perlu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), sehingga bisa diurus secara online.

"Sebelumnya izin belum baik, harus pengusaha ketemu pejabat deal-dealan dulu. InsyaAllah dengan UU ini maka semua berbasis elektronik dan OSS. Maka dengan kemudahan ini maka investasi bisa masuk," paparnya.

Oleh karena itu, dia optimis realisasi investasi Indonesia kedepannya akan lebih meningkat pesat. Menyusul segera berlakunya regulasi yang bersifat ramah bagi pelaku usaha di dalam negeri.

"Karena pengusaha cuma butuh empat hal. Yakni kepastian, kemudahan, keterbukaan dan kecepatan untuk berusaha," tandasnya.

Baca Selanjutnya: Pengesahan Dinilai Tertutup...

Halaman

(mdk/azz)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami