Bos BKPM Optimistis Investasi 2020 Capai Rp809 Triliun

Bos BKPM Optimistis Investasi 2020 Capai Rp809 Triliun
UANG | 17 Februari 2020 13:44 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia optimistis investasi tahun ini akan melebihi capaian pada 2019 sebesar Rp790 triliun. Investasi 2020 ditargetkan mampu mencapai Rp886 triliun.

"Pertama Kita berpijak pada tahun 2019, 2019 itu per realisasi investasi lampaui target dari Rp790,2 triliun menjadi Rp809,6 triliun beranjak dari apa yang terjadi di tahun 2019, realisasi yang ditargetkan tahun 2020 mencapai Rp886 triliun," ujarnya di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (17/2).

Pertumbuhan investasi tersebut diyakini mampu mengerek pertumbuhan ekonomi di mana tahun lalu hanya mencapai 5,02 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut secara keseluruhan banyak dipengaruhi oleh masa pemilihan presiden yang berdampak pada semua lini ekonomi.

"Di balik kedua kubu yang membuat masyarakat terbelah dua, tetapi posisi Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonominya stabil, dia cuma turun 0,1 sekian persen. Dibandingkan pertumbuhan ekonomi G-20 Indonesia masih jauh lebih baik karena di bawah China," jelas Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga mengatakan pihaknya banyak menyelesaikan beberapa investasi yang sempat mangkrak. Dalam 3,5 bulan semua diperbaiki agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

"Ketika kami menyelesaikan investasi mangkrak Rp708 triliun sekarang hampir Rp200 triliun dalam kurun waktu 3,5 bulan kami selesaikan, apa yang terjadi? menyelesaikan investasi tidak cukup dengan pendekatan regulasi," jelasnya.

"Tapi juga butuh pendekatan pendekatan lapangan. Contoh konkrit Lotte, Lotte itu investasi USD4,2 bilion, itu mangkrak sekitar 4 tahun, tidak selesai, masalahnya tanah, selesai," ungkapnya.

1 dari 1 halaman

Ancam Penghambat Investasi

Selain itu ia juga memastikan siapapun yang menghambat kegiatan investasi dengan syarat perizinan lengkap, baik itu kementerian, direktur jenderal, gubernur, bupati, dan lain sebagainya akan di tindak sesuai hukum.

"Apakah dia menteri, dirjen, Gubernur, bupati atau siapa saja ketika investor sudah memastikan perizinan lengkap, dan ada yang menghambat harus kita tindak sesuai dengan hukum, selama memenuhi aturan kemudian ada yang menghambat mau gubernur bupati, laporkan saja tidak ada yang kebal hukum semua harus taat hukum, presiden mentri, harus tunduk hukum," ujarnya.

Untuk mendorong investasi, pemerintah juga telah menyelesaikan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Omnibuslaw. Aturan tersebut diharapkan mampu menarik investasi ke Indonesia, dan memudahkan perizinan supaya tidak berbelit-belit.

"Disamping itu ada intensif juga yang kita tawarkan kalau bisa cepat dilakukan pertumbuhan realisasi investasi, dari omnibuslaw sumbang sebesar 0,2 sampai 0,3 persen di tahap pertama," ujarnya.

Meskipun, sekarang terjadi penolakan yang dilakukan oleh buruh, menurutnya diperlukan diskusi supaya bisa memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan terhadap draft RUU omnibuslaw itu.

"Untuk memberikan masukan terhadap draft uu omni terkait lapangan kerja, investasi butuh tenaga kerja, dan sebaliknya. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, tinggal kita cari titik temu dimana yang saling untuk mencapai keduanya," pungkasnya. (mdk/did)

Baca juga:
Sri Mulyani: Industri Kendal dan Brebes Bisa Jadi Contoh Tujuan Investasi
Ibu Kota Pindah, Investor Asing Mulai Lirik Gedung Pemerintah di Jakarta
Asosiasi DPRD Kota Yakin Omnibus Law Sinkronkan Perda Penghambat Investasi
BP Tapera Diingatkan Tak Meniru Praktik Jiwasraya dan Asabri
Pencurian Data Pribadi Dikhawatirkan Ancam Kepercayaan Investor
Realisasi Investasi Sektor Minerba 2019 Lebihi Target, Tembus USD 6,5 Miliar
Singapura Hingga Amerika Serikat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami